Celios: Koperasi Merah Putih Berisiko Rugikan Negara dan Gagal Serap Tenaga Kerja

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian nasional jika tidak disertai konsep bisnis yang matang dan mitigasi risiko yang jelas.

“Pada tahun pertama, memang ada tambahan output ekonomi karena suntikan modal besar untuk operasional awal koperasi, seperti penyewaan gedung atau pembelian barang modal. Tapi pada tahun kedua dan seterusnya, kontribusi terhadap ekonomi akan menurun karena pendanaan hanya berasal dari sisa hasil usaha, yang kita prediksi masih cukup rendah, sekitar Rp 56 juta per koperasi per tahun,” kata Nailul kepada Kontan, Senin (21/7).

Dengan jumlah koperasi yang diklaim mencapai 80 ribu unit, pemerintah disebut berisiko mengucurkan dana hingga Rp 240 triliun atau 3 miliar per koperasi. Menurut Nailul, jumlah tersebut menimbulkan kekhawatiran, terlebih belum ada kejelasan terkait model bisnis dan arah operasional koperasi. 

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Koperasi Merah Putih Berisiko Buka Lapangan Kerja Tak Berkelanjutan

“Sampai saat ini belum terdengar bagaimana koperasi ini akan berjalan. Kalau tidak jelas, potensi gagal bayarnya sangat tinggi,” ujarnya.

Mengacu pada rasio gagal bayar UMKM yang mencapai 4,5%, potensi kerugian per tahun bisa mencapai Rp 7 triliun. Jika pinjaman diberikan dengan tenor enam tahun, maka potensi kerugian kumulatif bisa mencapai Rp 28 triliun. 

Selain itu, terdapat opportunity cost atau potensi pendapatan yang hilang dari sektor perbankan hingga Rp 76,51 triliun selama enam tahun, karena bank tidak menyalurkan kredit ke sektor yang lebih produktif.

“Risiko gagal bayar selama masa pinjaman enam tahun diperkirakan mencapai Rp 85,96 triliun, dan sebagian besar risikonya ditanggung oleh pemerintah desa lewat pemanfaatan dana desa. Ini bermasalah karena dana desa seharusnya digunakan sesuai kebutuhan lokal masyarakat desa, bukan sebagai jaminan program besar yang payung hukumnya pun tidak jelas,” tegasnya.

Lebih jauh, Nailul memperingatkan bahwa KMP berisiko menimbulkan kanibalisme usaha di tingkat desa. Sebab, banyak desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini didanai dari dana desa dan telah berjalan. Kehadiran KMP justru bisa mematikan BUMDes dan juga usaha kecil swasta yang lebih dulu eksis.

Dari sisi tenaga kerja, Nailul menilai bahwa efek penciptaan lapangan kerja hanya akan terasa di tahun pertama, terutama karena adanya kegiatan awal seperti rekrutmen dan pembangunan fisik. Namun setelahnya, penyerapan tenaga kerja justru akan turun drastis karena produktivitas sektor koperasi tidak mampu tumbuh. 

Baca Juga: Prabowo Luncurkan 80.000 Koperasi Merah Putih, Ini Cara Daftar Koperasi & Anggota

“Kami prediksi banyak Koperasi Merah Putih akan tidak aktif lagi setelah tahun pertama, bahkan bisa mencapai 5 persen penurunan pada tahun kedua dan ketiga,” katanya.

Ia menyebut total kerugian perekonomian dari operasional KMP selama enam tahun bisa mencapai Rp 9,85 triliun yang ditimbulkan dari dana desa yang menjadi jaminan pengembalian dana perbankan yang dipinjam oleh Koperasi Merah Putih. Selaian itu, Nailul juga memproyeksi potensi hilangnya lapangan kerja mencapai 824 ribu orang. 

Jika tidak segera dievaluasi, Nailul mengkhawatirkan program ini bisa menjadi kegagalan yang lebih buruk dari pengalaman masa lalu seperti Koperasi Unit Desa (KUD).

“Yang lebih mengkhawatirkan, program ini justru berpotensi menguntungkan secara politis bagi pihak tertentu, tapi merugikan secara struktural bagi pembangunan desa dan ekonomi nasional,” katanya.

Baca Juga: Warga Bisa Dapat Layanan Keuangan Super Mikro dari Himbara Lewat Kopdes Merah Putih

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

“Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik.

Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

Selanjutnya: Promo Hypermart Weekday Periode 22-24 Juli 2025, Anggur Hijau Diskon Rp 36.000

Menarik Dibaca: Promo Hypermart Weekday Periode 22-24 Juli 2025, Anggur Hijau Diskon Rp 36.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News