| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.946.000 19.000 0,99%
USD/IDR 16.330 14,00 0,09%
IDX 7.345 -53,46 -0,72%
KOMPAS100 1.030 -14,36 -1,37%
LQ45 782 -6,67 -0,85%
ISSI 245 -3,19 -1,29%
IDX30 405 -3,55 -0,87%
IDXHIDIV20 467 0,58 0,12%
IDX80 116 -1,36 -1,15%
IDXV30 118 -0,58 -0,49%
IDXQ30 130 -0,02 -0,02%

Sasaran Indikator Pembangunan, Target Kemiskinan Ekstrem Naik Jadi 0,5% di RAPBN 2026

Selasa, 22 Juli 2025 / 14:33 WIB

ILUSTRASI. Pemulung barang bekas beristirahat di sudut kota Jakarta, Rabu (18/6/2025). Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati sasaran & indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati sasaran dan indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Paling mencolok adalah tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% hingga batas atas 0,5% pada tahun depan. Target tersebut terhitung meningkat dari target dalam APBN 2025 sebesar 0%.

Artinya tahun depan kemungkinan pemerintah tidak bisa mengentaskan angka kemiskinan ekstrem hingga 0%. Target ini juga meningkat dari APBN 2025 yang direncanakan 0%.

“Tingkat kemiskinan ekstrim 0% sampai 0,5%,” tutur Anggota Banggar DPR RI Marwan Cik Asan saat melakukan rapat kerja dengan Pemerintah, Selasa (22/7).

Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditargetkan 6,5% hingga 7,5%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 7% hingga 8%.

Indeks rasio gini ditargetkan sebesar 0,377 hingga 0,380 sedikit menurun dari target dalam APBN 2025 sebesar 0,379 hingga 0,382.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,44% hingga 4,96%, lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 4,5% hingga 5%.

Indeks modal manusia ditargetkan 0,57%, sedikit lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar 0,56%.

Lebih lanjut, nilai tukar petani ditargetkan 0,7731, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan 37,95%.

Adapun untuk mencapai sasaran dan indikator pembangunan tersebut dilakukan dengan penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah yang didukung dengan penguatan basis data yang lebih akurat.