kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.220   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Ini pertimbangan Sri Mulyani sebelum putuskan Tax Amnesty kedua


Jumat, 02 Agustus 2019 / 16:49 WIB
Ini pertimbangan Sri Mulyani sebelum putuskan Tax Amnesty kedua


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Para wajib pajak terutama dari kalangan pengusaha menyampaikan aspirasi agar pemerintah kembali mengadakan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. 

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai hal untuk memastikan kemungkinan adanya Tax Amnesty kedua tersebut. 

Baca Juga: Wacana Tax Amnesty jilid dua tidak baik bagi sistem perpajakan ke depan

Pemerintah, lanjutnya, memahami efek “shock therapy” yang dialami masyarakat pada saat Tax Amnesty pertama pada 2016-2017 lalu. Saat itu, masyarakat belum mengenal apa itu Tax Amnesty dan menganggap enteng konsekuensi jika tidak mengambil kesempatan diampuni “dosa” pajaknya.

“Undang-Undang Tax Amnesty itu sudah generous banget, makanya penaltinya juga harus ketat agar seimbang. Waktu itu masyarakat belum terlalu yakin dan berpikir tidak akan diapa-apain kalau tidak ikut,” ujar dia, Jumat (2/8). 

Baca Juga: Soal tax amnesty jilid kedua, ini pendapat Kadin

Adapun saat ini berbagai aspirasi untuk mengadakan Tax Amnesty jilid kedua muncul ke permukaan, Sri Mulyani mengakui usulan tersebut bakal memiliki pro dan kontra tersendiri. Sebab, penting juga bagi pemerintah untuk menunjukkan ketegasan terhadap para wajib pajak, terutama dalam memberikan pengampunan. 



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×