Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Noverius Laoli
Lebih lanjut, dirinya mengatakan kebijakan social distancing butuh peran serta masyarakat dalam mengkarantina diri sendiri, mengkarantina di rumah tidak berpergian dan terakhir karantina rumah sakit.
Dengan kontrol masyarakat, dirinya berharap penekanan penyebaran Covid-19 bisa ditekan tanpa mengorbankan aktivitas sosial dan ekonomi.
Baca Juga: Asosiasi pengemudi ojek online tolak kebijakan lockdown
“Harus dipahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Agus Pambagyo, Pakar Kebijakan Publik menyebutkan bahwa sebenarnya diatur dalam UU Kekarantina Kesehatan atau UU no 6 Tahun 2018.
Salah satunya adalah dengan tahapan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar. Dirinya justru menilai kebijakan social distancing yang diambil justru perlu adanya monitoring dan evaluasi.
Baca Juga: Status darurat wabah corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020
“Kalau mau lockdown bisa dilakukan pada Januari, kalau sekarang kebijakannya social distancing. Ini memang tidak bisa begitu saja dilepas karena ini kan tidak wajib. Ini bentuknya himbauan jadi harus juga ada yang mengawasi,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
