kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ini catatan anggota Komisi IX DPR kepada direksi baru BPJS Kesehatan


Selasa, 23 Februari 2021 / 06:49 WIB
Ini catatan anggota Komisi IX DPR kepada direksi baru BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti usai dilantik oleh Presiden di Istana Negara (22/2/2021)


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026 pada Senin (22/2).

 Dengan adanya direksi baru BPJS Kesehatan ini, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani pun berharap kinerja pelayanan BPJS Kesehatan semakin prima dan benar-benar menjadi lembaga yang menjamin kesehatan nasional.

Selain itu, Netty pun memberikan berbagai catatan kepada BPJS Kesehatan. Menurut Netty, ke depan BPJS Kesehatan masih memiliki tantangan yang besar.

"Apabila kemarin ada pencatatan surplus arus kas, maka hal itu harus segera dipastikan apakah bersifat permanen atau hanya sementara saja," ujar Netty kepada Kontan.co.id, Senin (22/2).

Baca Juga: Jadi ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, ini janji Achmad Yurianto

Dia pun mengatakan direksi baru BPJS Kesehatan masih akan memiliki pekerjaan rumah terkait dengan pelayanan BPJS pasca Covid-19. Menurutnya, adanya surplus arus kas BPJS Kesehatan  tidak terlepas dari berkurangnya peserta yang pergi ke fasilitas layanan kesehatan.

Karenanya, dia pun meminta agar BPJS Kesehatan melakukan antisipasi bila  setelah situasi normal nantinya jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ke fasilitas layanan kesehatan membludak.

Hal lain yang menjadi perhatian direksi BPJS Kesehatan adalah pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan, apalagi bila nantinya sudah dalam situasi normal. Dia mempertanyakan apakah pembayaran klaim bisa dilakukan bila semakin banyak peserta yang berobat.



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×