Ini catatan anggota Komisi IX DPR kepada direksi baru BPJS Kesehatan

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto

"Surplusnya keuangan BPJS kemarin tidak disebut prestasi jika klaim RS belum dibayar, termasuk klaim bayi baru lahir yang sempat ditanyakan dalam RDP dengan Komisi IX DPR," jelas Netty.

Lebih lanjut, Netty juga meminta agar direksi BPJS Kesehatan yang baru  berkomitmen segera menyelesaikan hasil audit BPKP yang meliputi kepesertaan dan penerimaan iuran, biaya manfaat jaminan kesehatan, dan strategic purchasing.

Menurutnya, direksi baru tersebut harus bekerja cepat dalam merespon berbagai persoalan data ribuan peserta yang bermasalah, adanya temuan perusahaan yang belum mendaftarkan pesertanya ke BPJS, potensi fraud, lemahnya manajemen, dan keterlambatan klaim.

"Temuan ini sudah bertahun-tahun, namun hingga kini belum ada progres signifikan dari BPJS untuk mengatasinya," kata Netty.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan ada beberapa hal yang menjadi fokus dan perhatian direksi BPJS Kesehatan yang baru, mulai dari peningkatan kualitas layanan peserta seperti mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Baca Juga: Ali Ghufron Mukti berkomitmen untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan

"Di samping itu kami juga akan fokus adanya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat, termasuk pusat, daerah, Asosiasi Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, profesi, perguruan tinggi serta lembaga penelitian, para ahli dan pengamat BPJS Kesehatan, dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Dan hal yang juga sangat penting menjadi fokus direksi baru adalah bagaimana berupaya menjaga sustainabilitas keuangan program ini," jelas Ali Ghufron.

Dia juga mengatakan akan mengoptimalkan keterlibatan peserta dan berbagai pihak untuk mendukung program JKN-KIS. Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News