Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
BAHAYA KEBOCORAN DATA PRIBADI - Kasus dugaan kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Terbaru, 34 juta data paspor WNI diduga bocor dan diperjualbelikan oleh peretas Bjorka dengan harga 10.000 dollar AS.
Bjorka juga diduga membocorkan 35 juta data pelanggan MyIndiHome dan dijual dengan harga 5.000 dollar AS. Dua kejadian dugaan pembobolan data ini seolah menambah panjang kasus pencurian data masyarakat Indonesia.
Sebenarnya, apa bahaya di balik data warga yang bocor dan apa bisa situasi ini diatasi?
Bahaya kebocoran data penduduk
CEO Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengungkapkan bahwa kebocoran data sangat berbahaya bagi masyarakat.
"Data pribadi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan kepada orang yang datanya bocor maupun penipuan lain dengan mengatasnamakan data pribadi orang lain yang bocor tersebut," jelasnya kepada Kompas.com, Jumat (7/7/2023).
Pratama menambahkan, kondisi yang lebih berbahaya juga dapat muncul jika data pribadi tersebut digunakan untuk membuat identitas palsu bagi pelaku tindakan terorisme.
Selain itu, menurutnya, kebocoran data juga dapat merugikan pemerintah.
Baca Juga: OJK Sebut Masih Banyak Kejahatan Siber yang Menyasar Data Pribadi Masyarakat
Sumber kebocoran data yang diklaim berasal dari lembaga negara dapat membuat pihak lain yang menganggap faktor keamanan siber sektor pemerintahan rendah.
"Hal ini tentu saja akan mencoreng nama baik pemerintah di mata masyarakat Indonesia maupun dunia internasional karena pemerintah tidak sanggup melakukan pengamanan siber untuk institusinya," tambah dia.
Padahal, lanjutnya, Indonesia memiliki banyak pihak yang berkompetensi tinggi seperti BSSN, BIN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca Juga: Ini Kata Pengamat Soal Serangan Siber Ancam Industri Finansial
Cara mencegah kebobolan data
Pratama tidak memungkiri jika tidak ada sistem keamanan yang bisa 100 persen melindungi sistem yang dijaganya.
"Perkembangan serangan siber juga semakin canggih dan banyak perubahan variasi malware yang beredar sehingga hal ini juga menyulitkan untuk dideteksi," ujar dia.
Selain itu, ia mengungkapkan banyak peretas yang sengaja bekerja mencari celah kerentanan sistem suatu organisasi untuk melakukan serangan.
"Namun, tentu saja kebocoran data tetap dapat dicegah," tegasnya.
Berikut beberapa cara yang menurut Pratama perlu dilakukan pemerintah maupun lembaga atau organisasi di Indonesia untuk mencegah kebobolan data.
Baca Juga: BFI Terkena Serangan Siber, Pengamat: Perlu Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
1. Pemahaman manusia
Pratama menekankan agar setiap pegawai atau karyawan mendapatkan edukasi tentang keamanan data. Ini karena kelalaian terhadap aspek keamanan siber menyebabkan serangan.
"Pelatihan karyawan terhadap aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis terhadap keamanan siber suatu organisasi," kata dia.
Ini karena tak jarang serangan siber awal dari peretasan perangkat elektronik atau penipuan kepada karyawan.
2. Rutin periksa sistem keamanan
Ia menyebutkan, setiap organisasi perlu melakukan pemeriksaan sistem secara rutin agar dapat segera melakukan pemulihan jika terjadi masalah.
Hal yang tidak kalah penting, baginya, adalah melakukan penilaian terhadap kerawanan serta celah keamanan siber dari sistem yang dimiliki secara berkala.
Baca Juga: Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia (BSI), Bareskrim Masuk Penyelidikan
3. Penerapan hukum dari pemerintah
Pratama menegaskan, pemerintah harus lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait pelindungan data pribadi milik warganya.
Ia minta agar perusahaan pemilik data serta pelaku kejahatan siber untuk bertanggung jawab.
4. Buat Petugas Perlindungan Data
Ia juga menekankan agar presiden secepatnya membentuk komisi Petugas Perlindungan Data (PDP) untuk membuat pelaku kejahatan siber dan peretas data mendapatkan sanksi hukuman.
"Sanksi hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan oleh lembaga atau komisi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah presiden," tambahnya.
5. Beri publik pemahaman
Selain mengatasi kasus pembobolan data, Pratama menyarankan agar hasil investigasi terkait kejadian ini diumumkan kepada masyarakat umum.
"Sehingga masyarakat bisa segera mengetahui sumber kebocoran serta mendapat kepastian bahwa kebocoran data serupa tidak akan terjadi kembali di kemudian hari," katanya lagi.
Baca Juga: Waspada, Serangan Ransomware Terus Mengincar Indonesia dan Asia Tenggara
6. Audit sistem data yang bocor
Sementara itu, menurutnya, lembaga yang mengalami kebocoran data harus segera melakukan pemeriksaan sistem keamanannya.
"Untuk dapat mengetahui dari mana sumber kebocoran berasal dan metode apa yang dipergunakan untuk masuk ke dalam sistem dan mengirimkan data keluar," jelasnya.
7. Masyarakat harus hati-hati
Adapun bagi masyarakat yang terdampak dalam kebocoran data tersebut, Pratama menekankan untuk lebih berhati-hati terhadap potensi penipuan di masa depan.
"Masyarakat juga harus menanggapi dengan tetap tenang dan tidak terprovokasi sehingga tidak akan menimpulkan kepanikan, selalu ikuti berita terbaru di kanal informasi terpercaya," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Kebocoran Data Terus Terjadi di Indonesia, Ini Bahaya dan Cara Mengatasinya"
Penulis : Erwina Rachmi Puspapertiwi
Editor : Sari Hardiyanto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
