Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah mematok defisit anggaran lebih rendah dari keinginan DPR. Pasalnya, pemerintah ingin mengurangi utang.
Tahun depan, pemerintah menetapkan rasio defisit anggaran sebesar 1,4% hingga 1,6%. Namun, DPR menganggap rasio defisit anggaran itu terlalu kecil. Ada fraksi yang mengusulkan rasio defisit anggaran diperbesar menjadi 2%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, defisit yang lebih rendah ini bertujuan agar utang negara tidak terlalu besar. "Kami harus menjaga juga utangnya biar tidak terlalu banyak, kecuali DPR bisa menerima pembiayaan yang bersumber bukan dari surat utang tetapi dari lembaga internasional yang sebenarnya lebih murah cost of fund-nya,”ujarnya, Rabu (25/5).
Menurut Bambang, pinjaman dari lembaga keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri akan jauh lebih murah karena ada masa tenggang (grace period ). Hal ini berbeda dengan surat utang. “Selain itu keuntungan lainnya tingkat bunganya jauh dibawah,” ucapnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, total pinjaman luar negeri pemerintah sampai dengan Februari lalu sebesar US$ 68,70 miliar. Jumlah itu terdiri dari pinjaman bilateral US$ 42,52 miliar, multilateral sebesar US$ 23,02 miliar, komersial US$3,10 miliar dan suppliers US$ 0,06 miliar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengakui pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) lebih mahal dibandingkan dengan pinjaman dari Bank Dunia, Asia Development Bank (ADB) dan instansi-instansi lainnya. Namun, dia mengatakan instansi itu membatasi jumlah pinjaman dan persyaratannya hanya berlaku untuk negara miskin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
