/2025/08/31/1358098036.jpg "Inflasi Sumut Tertinggi 5,32%, Kemendagri Minta Kepala Daerah Kontrol Harga Pangan")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan kepala daerah untuk lebih serius menekan laju inflasi di wilayahnya, utamanya di wilayah Sumatera Utara.
Pasalnya, meski sebagian besar daerah sudah menunjukkan perbaikan harga pangan, masih ada sejumlah kota dan kabupaten yang inflasinya tergolong tinggi.
Tomsi menyebutkan, dari hampir 500 kota dan kabupaten, harga beras dan minyak goreng saat ini hanya tersisa di sekitar 60 daerah yang belum turun.
“Itu menandakan kalau kita bekerja dengan rajin, hasilnya bisa terlihat. Faktanya, beras dan minyak goreng bisa turun di sebagian besar daerah,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (6/10/2025).
Baca Juga: BI Sebut Inflasi September 2025 Terkendali di 2,65% Berkat Sinergi dengan Pemerintah
Namun, ia menyoroti masih banyak daerah yang belum optimal menjalankan program pengendalian inflasi. Berdasarkan evaluasi Kemendagri, hanya 43 daerah yang dinilai rajin melaksanakan sembilan langkah pengendalian inflasi. Sementara itu, 159 daerah masuk kategori sedang, 287 daerah hanya melaksanakan sebagian, dan 25 daerah sama sekali tidak menjalankan langkah yang dianjurkan.
Lebih lanjut, Tomsi menegaskan masih terdapat provinsi dengan tingkat inflasi tinggi, antara lain Sumatera Utara (5,32%), Riau (5,08%), Aceh (4,45%), Sumatera Barat (3,22%), Sulawesi Tengah (3,88%), Jambi (3,77%), Sulawesi Utara (3,68%), dan Papua Pegunungan (3,55%).
“Inflasi 5,32% itu sudah sangat terasa di masyarakat. Kami mohon ini menjadi perhatian gubernur, khususnya daerah dengan inflasi tertinggi,” tegas Tomsi.
Baca Juga: Pemerintah Pusat dan BI Bersinergi dengan Pemda Kendalikan Inflasi Pangan
Ia mencontohkan Kabupaten Deliserdang di Sumatera Utara dengan inflasi 6,81% dan Kota Pematang Siantar sebesar 5,84%. Angka tersebut menurutnya sangat membebani masyarakat.
“Kalau kepala daerah turun langsung ke pasar, mereka akan merasakan betul dampaknya. Padahal, distribusi di Papua Pegunungan jauh lebih sulit, tapi inflasinya masih bisa dijaga di kisaran 3%,” tambahnya.
Tomsi menekankan, daerah yang masih merah dalam catatan inflasi harus bekerja lebih keras agar harga kebutuhan pokok bisa stabil.
“Kalau daerah lain bisa, seharusnya daerah-daerah dengan inflasi tinggi juga bisa menurunkannya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
