Pemerintah Pusat dan BI Bersinergi dengan Pemda Kendalikan Inflasi Pangan

Senin, 29 September 2025 / 14:48 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah pembeli memilih bahan pangan di Pasar Puri, Jakarta, Jumat (12/9/2025). ANTARA FOTO/Ika Maryani/Adm. Pemerintah Pusat bersama BI menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi pangan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Pusat bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi pangan serta mendorong program swasembada pangan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pasalnya, laju inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komponen harga bergejolak (volatile food). Sejumlah tantangan turut membayangi pengendalian inflasi pangan, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, cuaca ekstrem, disparitas harga antardaerah, hingga rendahnya akses pembiayaan petani dan nelayan serta keterbatasan integrasi data pangan.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah dan BI menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan belum lama ini

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan menyampaikan, di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), peningkatan peran BUMD, dan menjaga daya beli melalui bantuan pangan.

"Menjelang akhir tahun, TPIP dan TPID perlu terus bersinergi untuk menjaga tingkat inflasi dalam rentang sasaran agar daya beli dan kestabilan harga tetap terjaga,” ujar Ferry dikutip Senin (29/9).

Pada Rakor TPIP-TPID wilayah Kalimantan tersebut disepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya yakni percepatan penyaluran SPHP, mendorong peran BUMD dalam pengendalian inflasi, percepatan implementasi program Cetak Sawah Rakyat dan Optimasi Lahan, mendorong pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra dan antar Kalimantan yang bersinergi dengan BUMN Logistik, serta integrasi data pangan seluruh provinsi se-Kalimantan.

“Sinergi TPIP-TPID perlu terus dioptimalkan dalam menjaga inflasi pangan baik dari sisi produksi maupun distribusi. Kerja sama antar daerah untuk menjaga ketahanan pangan perlu terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan nasional yang lebih baik,” imbuh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin.

Pada GNPIP tersebut dilaksanakan pencanangan sinergi dan komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Kalimantan, antara lain melalui komitmen sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Mitra BGN, Bulog, dan BUMD untuk pemenuhan kebutuhan dapur MBG, fasilitasi sarana dan prasarana kepada Gapoktan untuk percepatan swasembada pangan (Oplah dan CSR), serta komitmen kepala Daerah se-Kalimantan untuk mendukung kesinambungan pasokan.

Meski dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh fragmentasi geoekonomi, dinamika geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,12% (yoy) pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran nasional 2,5±1%, yakni sebesar 2,31% (yoy) pada Agustus 2025.

Tingkat inflasi pada Agustus 2025 dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta tarif angkutan udara yang menurun seiring pemberlakuan diskon tiket pesawat.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan inflasi yang stabil dan terkendali melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

Upaya tersebut diperkuat dengan strategi kebijakan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.