Reporter: Noverius Laoli, Adinda Ade Mustami, Gloria Fransisca, Risky Widia Puspitasari | Editor: Uji Agung Santosa
Besok, Rabu (9/4) Indonesia menggelar hajatan besar berupa pemilihan umum (Pemilu) untuk menentukan calon anggota legislatif yang duduk di DPR dan DPRD. Apa prediksi pengusaha dan apa harapan mereka pada Pemilu tahun ini?
Pemilihan Umum (Pemilu) yang aman menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Selain aman, tentu saja Pemilu diharapkan membawa perbaikan ekonomi dengan pemimpin dan anggota legislatif yang lebih baik. Dengan pemimpin yang baik, maka berbagai masalah seperti ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan tumpang tindih kebijakan bisa selesai dengan cepat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi berharap, calon legislatif dari partai politik yang menang bisa menyelesaikan permasalahan yang belum bisa selesai pada pemerintahan saat ini. "Contohnya masalah infrastruktur yang menyebabkan biaya logistik tinggi. Juga kebijakan yang tumpang tindih karena pemerintah kurangnya tegas," katanya. Dia menyebutkan kebijakan yang harus diselesaikan segera adalah penggunaan mata uang rupiah dan pengurangan subsidi minyak.
Pembangunan infrastruktur dan aturan-aturan itu diharapkan bisa mendongkrak iklim ekonomi, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kemiskinan dan pengangguran. "Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran tidak perlu koalisi yang rumit, cukup kerjasama yang baik antar partai," harap Sofjan. Ia memperkirakan PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra menjadi empat besar Pemilu 2014.
Ketua asosiasi perusahaan sepatu, Anton Junus Supit berharap, pemerintah memperbaiki program kemiskinan yang dilakukan selama ini. "Tidak perlu ada program kemiskinan, seperti beras miskin untuk memberantas kemiskinan. Cukup ciptakan iklim investasi yang baik, infrastruktur yang memadai, kesehatan yang baik. Dengan begitu, secara otomatis terjadi penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Bahkan menurut Anton, pemerintah sebenarnya tidak perlu secara khusus berpihak kepada pengusaha. Sebab yang dibutuhkan pengusaha adalah pemerintah fokus mensejahterakan rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan. "60% pekerja ada di sektor informal. Biarkan pengusaha dan investor melaksanakan tugasnya untuk ikut menanggulangi kemiskinan dengan penciptaan lapangan kerja," katanya. Untuk itu iklim investasi yang baik menjadi langkah awal perbaikan.
Seperti juga Sofjan, Anton meramal tiga partai akan masuk empat besar yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Partai Hanura juga diperkirakan masuk empat besar ketimbang Partai Demokrat.
Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksa mengatakan, yang paling penting adalah amannya pelaksanaan Pemilu 2014, juga terbuka, dan bersih. Dia berharap dengan pelaksanaan yang bersih tersebut, pemenang pemilu nanti bisa memberantas korupsi dan memperbaiki birokrasi. "Masalah infrastruktur dan tingginya biaya akibat kenaikan harga barang yang tidak didukung pertumbuhan pendapatan juga harus diselesaikan," katanya.
Menurut Erwin pemilu membawa perubahan ke parlemen, bukan eksekutif sehingga seharusnya para anggota legislatif benar-benar bisa mengemban amanat rakyat. Pemimpin terpilih nanti juga harus memiliki tingkat implementasi dan eksekusi yang tinggi.
Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita juga berharap pemimpin yang memiliki tingkat implementasi tinggi. "Semua sudah tahu permasalahannya baik pemerintah maupun pengusaha, namun implementasi yang susah," katanya. Permasalah yang dimaksud adalah lemahnya infrastruktur jalan, kereta, bandara, pelabuhan, listrik. Termasuk beberapa UU yang memang memberatkan seperti UU perburuhan, UU pertanahan dan pertanian.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Thomas Darmawan dan Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang perikanan dan kelautan banyak berharap partai yang menang nanti memenuhi seluruh janji kampanye sehingga dunia usaha bisa maju. "Perlu ada kepastian hukum sehingga iklim usaha jelas, sebab banyak peraturan di pusat dan daerah yang implementasinya berbeda," tambah Wakil Ketua Komite Tetap Industri Penangkapan Hasil Laut Kadin Indonesia, Siswaryudi Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
