Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61) yang dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4). Acara ini berlangsung di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sejumlah capaian utama.
"Salah satu pencapaian yang sangat signifikan adalah kesepakatan mengenai pendanaan aksi iklim untuk negara berkembang yang meningkat menjadi US$300 miliar per tahun pada 2035," ujar Hanif dalam siaran persnya, Kamis (12/12).
Baca Juga: COP 29 Hasilkan Pendanaan Iklim untuk Negara Berkembang Sebesar US$ 300 Miliar
Ia juga menambahkan, "Meskipun masih jauh dari kebutuhan sebesar US$1,3 triliun, komitmen ini menunjukkan peningkatan positif dibandingkan target sebelumnya."
Salah satu capaian penting adalah disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG).
Negara maju berkomitmen untuk menyediakan pendanaan aksi iklim bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, sebesar US$300 miliar per tahun pada 2035.
Meski angka ini masih jauh dari kebutuhan pendanaan iklim global sebesar US$1,3 triliun per tahun, komitmen tersebut meningkat dari target sebelumnya sebesar US$100 miliar per tahun.
Selain itu, terdapat kesepakatan terkait Pasal 6 Perjanjian Paris tentang Mekanisme Kerja Sama (Cooperative Mechanism) untuk mendukung pemenuhan Nationally Determined Contributions (NDC).
Indonesia berencana memanfaatkan peluang perdagangan karbon sembari memperkuat mekanisme kendali nasional guna mencegah potensi junk credit.
Agenda lainnya adalah pembentukan Loss and Damage (LnD) Fund, dengan komitmen pendanaan dari negara maju mencapai US$731 juta untuk membantu negara rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Baca Juga: Negara Maju Belum Berkomitmen Kuat dalam Pendanaan Transisi Energi
Inisiatif Indonesia di COP29
Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama untuk mendorong integrasi aksi berbasis laut dalam NDC.
Selain itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia mengusung pendekatan “no complaints and no demands”.
Hal ini berarti Indonesia tidak menuntut, tetapi menawarkan solusi dan ide untuk mengatasi perubahan iklim.
Dalam upaya transisi energi, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 103 GW, di mana 75% berasal dari energi terbarukan seperti tenaga bayu, air, panas bumi, dan biomassa.
