Reporter: Hans Henricus B | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Dalam pertemuan antara Indonesia dan negara-negara Arab pasti terselip soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satunya masalah TKI ilegal yang sempat disinggung dalam materi pembicaraan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri (PM) Suriah, Muhammad Naji Otri di Istana Negara, Senin (12/1).
Presiden SBY menyatakan pihak Indonesia dan Suriah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal tersebut. "Pemerintah Suriah dan Indonesia telah berkomitmen untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan sebaik baiknya," ujar Presiden dalam pernyataan bersama dengan PM Suriah.
Kedua kepala pemerintahan sepakat mewujudkan komitmen itu dalam suatu komisi bersama Suriah dan Indonesia untuk memantau dan menyelesaikan masalah TKI ilegal di Suriah. "Nanti komisi bersama akan mengagendakan khusus langkah langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal," imbuh SBY.
Presiden juga berjanji mengecek kebenaran informasi soal jumlah TKI ilegal di Suriah yang diperkirakan mencapai 70 ribu orang kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
Sebenarnya, pengecekan ke Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus telah dilakukan. Namun, menurut Presiden duta besar Indonesia di Suriah masih mengecek kebenaran soal jumlah TKI ilegal dan adanya pungutan liar.
Sementara itu, PM Suriah mengatakan antara Indonesia dan Suriah telah merancang draft kerjasama penanganan masalah TKI ilegal. Rencananya, draft itu akan dibahas terlebih dahulu sebelum ditandatangani masing-masing Pemerintah. "Komite bersama Indonesia dan Suriah akan membahas secara berkelanjutan masalah TKI ilegal itu," kata Otri dalam pernyataannya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
