Reporter: Epung Saepudin | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah resmi memperpanjang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hingga 2014. Pemerintah melanjutkan lantaran yakin program PNPM dinilai mampu mengurangi kemiskinan. Namun, sejumlah kalangan menilai program tersebut memiliki banyak persoalan di lapangan.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, menilai program tersebut pada dasarnya memang memiliki tujuan ideal yakni mencoba mendekatkan anggaran kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan menurut Roy, PNPM sering kali jadi bancakan proyek baik di tingkat masyarakat sendiri maupun di tingkat fasilitator dan juga birokrasi daerah.
Penyunatan itu terjadi lantaran setiap paket proposal program yang sudah disetujui kemudian ditunjuk fasilitator. Biasanya fasilitator akan mulai melibatkan masyarakat yang dipilihnya sendiri. Roy melihat, fenomena itu terjadi lantaran PNPM masih dilihat dengan motif proyek.
Terjadinya praktek-praktek tersebut lantaran lemahnya pengawasan dari masyarakat. "Kebanyakan yang memainkan anggaran itu elit desa dan fasilitator tingkat lokal. Diambil 30% itu juga luar biasa," ujar Roy pada KONTAN, Kamis (30/9).
Menurut Roy, IBC memang belum melakukan survey guna mengukur tingkat kebocoran dana PNPM. Namun informasi penyunatan itu didapat dari berbagai Focus Discussion Group (FGD) bersama sejumlah fasilitator daerah. "Justru sangat banyak terpakai mendanai fasilitatornya,” ujar Roy.
Roy menilai bahwa proses audit terkait program PNPM itu tidak pernah menyentuh konteks manfaat pengguna anggarannya tapi cuma soal capaian teknis saja. Padahal output PNPM adalah partisipasi publik ketika program selesai.
Ia bilang, mestinya sebelum PNPM dilanjutkan hingga 2014, ada evaluasi menyeluruh dari program yang sudah dilaksanakan. Lolosnya anggaran PNPM untuk kemudian digulirkan hingga 2014 dinilai Roy karena selama ini anggota dewan juga ketika masa reses tidak pernah mau serius mengecek pelaksanaan PNPM. "Saya yakin DPR tidak punya info memiliki data terkait bagaimana penggunaan PNPM itu, padahal dana bantuan sosial itu cenderung politis,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
