CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.679   61,00   0,39%
  • IDX 7.307   63,01   0,87%
  • KOMPAS100 1.125   7,79   0,70%
  • LQ45 889   2,24   0,25%
  • ISSI 222   2,29   1,04%
  • IDX30 458   0,78   0,17%
  • IDXHIDIV20 553   -0,83   -0,15%
  • IDX80 129   0,61   0,48%
  • IDXV30 138   -0,42   -0,30%
  • IDXQ30 153   0,05   0,03%

Pemda Tolak PNPM, Kena Sanksi Teguran Sampai Pengurangan DAK


Rabu, 24 Maret 2010 / 13:20 WIB


Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Sebab, pemerintah sudah menginstruksikan kepala daerah seluruh Indonesia wajib menggelar PNPM mandiri.

Menteri Dalan Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, PNPM mandiri sudah masuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Kalau sudah masuk dalam RPJMN, wajib semua RPJM daerah menyesuaikan, menyerasikan dan mengharmoniskan dengan RPJMN," ujar Gamawan usai acara rakernas sosialisasi PNPM mandiri pedesaan, Rabu (24/3).

Gamawan mengaku, sudah mengingatkan itu kepada semua daerah tentang kewajiban tersebut melalui surat keputusan menteri. "Kalau ada daerah yang tidak menindaklanjuti tentu melanggar aturan ini," katanya

Bahkan, mantan Gubernur Sumatra Barat itu memastikan akan ada sanksi bagi pemerintah daerah yang mangkir menjalankan PNPM mandiri. Sanksi dimulai dari yang paling sederhana seperti teguran.

Apabila tetap bergeming juga, maka dijatuhkan sanksi yang lebih keras, misalnya pengurangan dana alokasi khusus (DAK). "Ya, bentuknya seperti itu, kita kurangi," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×