Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi
BALI. Selain Kredit Usaha Rakyat , Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pro-rakyat yang menjadi pembahasan utama. Rencananya, akan ada penyatuan alias integrasi berbagai jenis PNPM Mandiri.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, rencana itu mencuat dalam pertemuan pertama kelompok kerja (pokja) II yang membidani evaluasi program-program pro-rakyat. “Banyak overlap, maka PNPM yang banyak ragamnya akan jauh lebih baik bila diintegrasikan,” ujar Nuh sebelum rapat pokja II di Istana Tampak Siring, Bali, Senin (20/4).
Nuh menjelaskan, saat ini ada berbagai jenis PNPM, yaitu PNPM infrastruktur, sosial, ekonomi perkotaan di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian, PNPM infrastruktur pedesaan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menambahkan, dalam rapat kerja hari kedua hari ini rencana integrasi itu akan dimatangkan. “Mekanisme pengintegrasian dengan lintas kementerian dan bagaimana tentukan kriterianya akan kita matangkan,” terang Nuh.
Selain itu, rapat kerja juga akan membahas mengenai peran serta pemerintah daerah untuk menambah porsi dana untuk PNPM. Pemerintah, kata Nuh, sangat berharap daerah bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar dengan persentase tertentu.
Di sisi lain, Nuh menambahkan persoalan PNPM saat ini adalah perencanaan. “Pada saat perencanaan banyak daerah yang belum tahu apakah saya jadi dapat PNPM, “ kata Nuh.
Karena itu, koordinasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan PNPM Mandiri juga perlu disiapkan dengan matang. “Model perencanaan seperti apa, sehingga mulai dari perencanaan sampai pelaksanan, daerah bisa pastikan akan dapat semacam pagu indikatif untuk PNPM sekian miliar, dan sekian kecamatan,” terang Nuh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
