kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Indonesia, Brasil dan Kongo jajaki kerja sama pengelolaan hutan


Minggu, 14 November 2021 / 09:39 WIB
Indonesia, Brasil dan Kongo jajaki kerja sama pengelolaan hutan
ILUSTRASI. Hutan di Indonesia


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga negara yang dikenal sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brasil dan Republik Demokratik Kongo telah menggelar pertemuan trilateral guna menjalin kerja sama strategis dan sinergis.

Kerja sama mencakup sejumlah hal, baik dalam pengelolaan hutan maupun pengalaman lainnya yang berhasil dijalankan tiga negara ini dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Pertemuan trilateral tersebut dilakukan di arena the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) Glasgow, Skotlandia, Jumat (12/11).

“Banyak potensi kolaborasi yang bisa dilakukan Indonesia, Brasil, dan Kongo,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (14/11).

Baca Juga: Jokowi fokus bahas UMKM dan perubahan iklim dalam KTT ABAC

Alue menerangkan, dalam pertemuan terdapat beberapa potensi kerja sama dari tiga negara tersebut. Indonesia menawarkan sharing pengalaman dan keahlian kepada Republik Demokratik Kongo dan Brasil terkait pengurangan deforestasi, pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dalam hal pengelolaan hutan sosial untuk masyarakat.

Brasil yang memiliki pengalaman luas dalam pelaksanaan pembayaran jasa ekosistem (PES), pengelolaan dana iklim lewat lembaga Amazon Fund, juga kerjasama kegiatan pengelolaan praktik pertanian dan peternakan yang rendah emisi, pengelolaan sampah dan sanitasi.

Sementara Demokratik Republik Kongo, ingin banyak belajar dari Indonesia dan Brasil, sehingga meminta dukungan dan bimbingan teknis dari kedua negara itu dalam program REDD+, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, termasuk gambut. Ketiga negara juga membicarakan terkait program keanekaragaman hayati dan bioprospeksi serta rehabilitasi dan konservasi mangrove.

“Setelah pertemuan tersebut, Menteri Brasil, Republik Demokratik Kongo dan saya menugaskan masing-masing pejabat perwakilan untuk membahas tindak lanjut teknis terkait area kerjasama potensial yang dapat dilakukan ke depan baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun trilateral," ungkap Wamen Alue Dohong.

Lebih lanjut Alue menjelaskan, dalam pertemuan trilateral tersebut Indonesia mengemukakan gagasan dan pandangan tentang pentingnya kerja sama ini dan juga mengidentifikasi kira-kira area kerjasama apa saja yang dapat dilakukan oleh ketiga negara secara bersama-sama (trilateral) maupun secara bilateral.

Menteri Lingkungan Brasil dan Republik Demokratik Kongo juga menyampaikan pandangan serta gagasan mereka mengenai kerja sama ini. Ketiga negara mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya kerja sama dalam kerangka memperkuat pengaruh tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia ini dalam negosiasi iklim di COP 26 UNFCCC.

"Kemudian kita sepakati perlunya melakukan inisiatif kolaboratif melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja atau Working Groups yang solid berdasarkan kesamaan kepentingan dan prinsip saling mengisi kebutuhan atau filling the gap," terang Wamen Alue Dohong.

Baca Juga: Indonesia-Malaysia jalin kerjasama di bidang kepabeanan

Diharapkan melalui kerja sama ini semakin memperkuat posisi 3 negara di arena negosiasi pengendalian iklim global seperti di COP 26 UNFCCC, sehingga dapat bersama-sama memperjuangkan solusi yang paling efektif dan tepat.

Termasuk upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendanaan yang berbasis hasil atau Result-based Payment untuk pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+). Serta mekanisme pembayaran atas jasa ekosistem atau Payment for Ecosystem Services (PES).

Selanjutnya: KPPIP: Tol Cisumdawu siap beroperasi sebagian di akhir tahun 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×