kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Indonesia borong 8 helikopter Apache US$ 500 juta


Senin, 02 September 2013 / 21:30 WIB
Indonesia borong 8 helikopter Apache US$ 500 juta
ILUSTRASI. Koin meme Dogecoin kembali mendapat sentimen positif dari rencana Elon Musk. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Armada tempur Indonesia bakal bertambah. Pasalnya pemerintah Indonesia akan membeli 8 unit helikopter serang Apache AH-64E dari Amerika Serikat (AS). Hal itu diketahui setelah Menteri Pertahanan AS, Chuck Hegel, melakukan kunjungannya ke empat negara di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia belum lama ini.

Sebagaimana dilansir Global Post, pembelian helikopter tempur tersebut sudah termasuk dengan sistem radar pengendali senjata, biaya untuk pelatihan penggunaan dan juga pemeliharaan helikopter. Total dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia nilainya mencapai US$ 500 Juta.

Seorang pejabat kementerian pertahanan AS, mengatakan pada Wall Street Journal, Apache akan memberikan daya tangkal lebih hebat bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah serta untuk melaksanakan berbagai operasi kemiliteran.

Kesepakatan ini menandai babak baru penjualan Alat Utama Sistem persenjataan (alutsista) antara Indonesia dan AS. Lantaran sebelumnya, AS memutuskan untuk memberikan embargo pembelian senjata kepada Indonesia terkait dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan itu diambil ketika masa kepemimpinan George W Bush pada tahun 2010 lalu. Kemudian, Obama menghapus kebijakan itu.

Dalam kunjungannya ke Jakarta, Hegel mengomentari tentang sejumlah perbaikan yang dilakukan Indonesia. Seperti meningkatnya transparansi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Namun demikian, kesepakatan itu memperoleh penolakan dari sejumlah kelompok pejuang HAM. Jaringan Pergerakan Timor Timur dan Tim Advokasi Papua dilaporkan telah mengirimkan surat kepada Kongres AS, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi dan kekerasan dan kejahatan HAM. Oleh karena itu, sebaiknya transaksi helikopter tersebut ditunda sementara. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×