Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Center of Food, Energi, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dhenny Yuartha Junifta mengatakan, bahan bakar minyak (BBM) semacam candu, sehingga apabila tidak dilakukan disiplin fiskal maka sampai kapanpun BBM bersubsidi tidak akan tepat sasaran.
Pasalnya, saat ini konsumsi dan subsidi BBM lebih dinikmati oleh rumah tangga mampu. Untuk pertalite sendiri, 86% dinikmati oleh rumah tangga dan sisanya 14% dinimati oleh dunia usaha. Dari yang dinikmati rumah tangga tersebut, ternyata 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20% hanya dinikmati oleh rumah tangga miskin.
Begitu juga dengan BBM jenis pertalite, ternyata 89% dinikmati dunia usaha serta 11% dinikmati oleh rumah tangga. Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin, seperti kalangan petani dan nelayan.
Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Alasan Subsidi dan Kompensasi Listrik Bengkak Hingga Rp 30,4 T
"Sampai kapan pun kalau mekanisme seperti ini, mekanisme subsidi ini diberikan, maka BBM tidak akan tepat sasaran karena tidak ada pertanggungjawaban atau transparasi di situ," ujar Dhenny dalam Diskusi Online: BBM Naik, Apa Dampaknya Terhadap Komoditi Lain?," Kamis (15/9).
Dhenny menambahkan, potensi pergeseran (shifting) konsumsi BBM dari Pertamax yang non subsidi ke pertalite yang disubsidi sangat mudah dilakukan. Lantaran, masyarakat pada umumnya akan memilih harga BBM yang lebih murah, sehingga ketika subsidi ditekan namun kompensasinya ditingkatkan maka dirinya menilai kalimat tepat sasaran tidak akan tercapai.
"Yang namanya tepat sasaran itu tidak akan tercapai, karena sudah untuk kemudian memaksa masyarakat yang sudah nyaman sebagai candu dari pertalite ini pindah ke pertamax. Itu sangat susah sekali," katanya.
Oleh karena itu,dirinya mendorong pemerintah untuk lebih menerapkan kebijakan yang transparansi dan lebih disiplin dalam menjalan kebijakan fiskal. Menurutnya, anggaran negara yang membengkak juga dikarekan tidak adanya transparansi dalam kebijakan tersebut.
Baca Juga: Pertamina Batasi Pembelian Pertalite, Hanya 120 Liter Per Hari untuk Mobil
"Alokasikan subsidi untuk subsidi, jangan kemudian subsidi dijadikan untuk kompensasi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
