Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus mampu memainkan politik anggaran pendidikan dengan memprioritaskan anggaran pada ketersediaan guru di Indonesia.
Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), Guru Indonesia hanya berjumlah 2.769.203. Artinya jika guru Indonesia diberikan upah rata-rata Rp.5.000.000/bulan, maka setiap bulan hanya membutuhkan Rp 13.846.015.000.000 atau hanya Rp. 166.152.180.000.000/tahun atau hanya 7,48% dari APBN.
Baca Juga: Ini alasan Menteri Nadiem soal wacana penghapusan ujian nasional
"Mengapa pendapatan guru harus memadai ? karena tak mungkin membandingkan tanggungjawab guru Indonesia yang hanya diberi upah Rp.100.000/bulan dengan negara lain di dunia. Bagaimana mungkin bangsa ini menggantungkan masa depannya pada pesawat terbang yang menggunakan minyak tanah dan dipaksa bersaing dengan pesawat yang menggunakan avtur??," ujar Ramli dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Selasa (3/12).
Ramli mengatakan, kegiatan-kegiatan tidak penting seperti ujian nasional, diklat mewah di hotel berbintang dan kegiatan seremonial lainnya harus dihentikan. Anggaran pendidikan untuk kementerian lain di luar pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan dan Nadiem harus punya keberanian untuk itu.
"Jika tidak, jangan pernah berharap bangsa ini bisa maju seperti yang lainnya. Negeri ini tak boleh lagi membohongi rakyatnya seolah-olah anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN dan 20% dari APBD," ungkap dia.
Baca Juga: Sri Mulyani kepada Nadiem: It's not about the money...
Ramli juga meminta pola pelatihan guru dan kepala sekolah yang selama ini dijalankan UPT Kemdikbud mesti dievaluasi karena cenderung membuang anggaran tanpa hasil yang jelas. "Faktanya, pendidikan di Indonesia tak beranjak, minimal berdasarkan hasil dari PISA ini," ucap dia.
Sebagai informasi, Skor Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang diselenggarakan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih di bawah rata-rata organisasi tersebut.
Hasil PISA 2018 yang dirilis oleh OECD di Paris, Prancis, Selasa (3/12/2019), menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371, jauh di bawah rata-rata OECD yakni 487.
Kemudian untuk skor rata-rata matematika yakni 379, sedangkan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains skor rata-rata siswa Indonesia yakni 389, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 489.
Baca Juga: Menteri Edhy Prabowo kampanyekan gemar makan ikan saat peringati Hari Guru Nasional
Laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa sedikit siswa Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi dalam satu mata pelajaran, dan pada saat bersamaan sedikit juga siswa yang meraih tingkat kemahiran minimum dalam satu mata pelajaran.
Dalam kemampuan membaca, hanya 30 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya kemahiran tingkat dua dalam membaca. Bandingkan dengan rata-rata OECD yakni 77 persen siswa.
Sedangkan untuk bidang matematika, hanya 28 persen siswa Indonesia yang mencapai kemahiran tingkat dua OECD, yang mana rata-rata OECD yakni 76 persen. Dalam tingkatan itu, siswa dapat menafsirkan dan mengenali, tanpa instruksi langsung, bagaimana situasi dapat direpresentasikan secara matematis.
Siswa Indonesia yang menguasai kemampuan matematika tingkat tinggi (tingkat lima ke atas) hanya satu persen, sedangkan rata-rata OECD sebanyak 11 persen.
Baca Juga: Sambut hari guru, ini pesan Mendikbud Nadiem kepada guru seluruh Indonesia
Untuk bidang sains, sekitar 40 persen siswa Indonesia mencapai level dua, bandingkan dengan rata-rata OECD yakni 78 persen. Pada kemampuan tingkat dua, siswa dapat mengenali penjelasan yang benar untuk fenomena ilmiah yang dikenal dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi, dalam kasus-kasus sederhana.
OECD merilis untuk sampel PISA pada 2001 hanya mencakup 46 persen anak usia 15 tahun di Indonesia. Sedangkan pada 2018, sampel OECD mencakup 85 persen anak usia 15 tahun di Indonesia. OECD juga menyebut perlunya upaya peningkatan sistem pendidikan di Indonesia.
PISA merupakan survei tiga tahunan yang menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan utama untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Baca Juga: Kata CEO Ruang Guru hingga Putri Tanjung setelah jadi Staf Khusus Presiden Jokowi
Penilaian tersebut fokus pada kemahiran membaca, matematika, sains, domain inovatif, dan kesejahteraan siswa.
Untuk survei PISA 2018, domain inovatif berfokus pada kemahiran dalam membaca, matematika, sains dan domain inovatif. Untuk survei PISA 2018, domain inovatifnya adalah kompetensi global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
