Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengingatkan, program vaksinasi gotong royong harus memperhatikan prinsip keadilan.
"Yang perlu diperhatikan adalah prinsip keadilannya, bukan kemudian vaksinasi gotong royong, mohon maaf, jadi kesannya berbisnis kan semua menderita," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/5).
Ia mengatakan, pemerintah dapat memberikan subsidi dalam program vaksinasi gotong royong. Sebab, tidak semua perusahaan swasta memiliki kondisi keuangan yang sama dalam pembelian vaksin Covid-19.
Baca Juga: Efek samping vaksin Covid-19 ini bisa dialami anak-anak, lo
"Ada swasta yang mampu bayar 100%, ada swasta yang mampunya 10% ya dibantuin dong, kan tujuannya bangsa ini terlindungi, seharusnya logikanya begitu," ujarnya.
Ede mengatakan, para pengusaha tentu menyambut baik adanya vaksinasi gotong royong agar mampu mempercepat tercapainya kondisi kekebalan kelompok atau herd immunity.
Namun, menurut dia, setelah vaksin Covid-19 didatangkan ke Indonesia dan harga vaksin ditetapkan, pengusaha terlihat berpikir ulang untuk mengikuti vaksinasi gotong royong tersebut.
"Dulu kan swasta semangat karena belum ada harganya, tapi pas ada harga pada mikir-mikir, artinya ada kesulitan karena bisnis setahun terakhir mengalami kesulitan, maka pemerintah harus melakukan upaya supaya itu (vaksinasi) bisa terlaksana," tuturnya.
Baca Juga: Vaksin gotong royong dimulai, Jokowi berharap bisa bantu pulihkan ekonomi
Lebih lanjut, Ede mengatakan, vaksinasi gotong royong perlu diprioritaskan pada karyawan yang memiliki risiko tinggi, seperti sering bertemu dengan masyarakat. "Kalau ketemu internal hanya orang-orang satu kantor itu relatif belakangan, kalau langsung bertemu masyarakat harus dapat cepat," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hari ini mulai dilakukan di PT Unilever Indonesia Tbk, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Presiden Joko Widodo ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi tersebut. Jokowi berharap vaksinasi gotong royong dapat mempercepat proses herd immunity atau kekebalan komunitas.
"Dan penyebaran Covid-19 bisa kita hambat dan kita bisa hilangkan dari negara yang kita cintai ini," kata Jokowi disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan, hingga saat ini 22.736 perusahaan telah mendaftar dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Sementara, lebih dari 10 juta karyawan terdaftar untuk mengikut vaksinasi.
Baca Juga: Vaksinasi gotong royong berjalan, ekonomi bisa kembali bergulir
Adapun bagi perusahaan yang ingin mengikuti Vaksinasi Gotong Royong dapat mendaftar melalui situs https://vaksin.kadin.id. Perusahaan dapat mengisi formulir pendataan program vaksinasi gotong royong, selambatnya 21 Mei 2021.
Vaksinasi Gotong Royong merupakan vaksinasi kepada karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian, vaksinasi diberikan secara gratis untuk para karyawan perusahaan. (Haryanti Puspa Sari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan"
Selanjutnya: Cakupan vaksinasi lansia di Jawa Barat baru 8%, Menkes minta lebih ditingkatkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
