Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29%, Kelas Menengah Justru Makin Terhimpit

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Pendapatan rumah tangga harus terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti biaya tempat tinggal, pendidikan anak, cicilan kendaraan, hingga utang konsumtif.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kelas menengah kehilangan ruang untuk menabung maupun membangun ketahanan finansial.

"Gaji kelas menengah hari ini sering kali sudah habis bahkan sebelum masuk ke rekening," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, sebagian pendapatan masyarakat telah dialokasikan untuk cicilan rumah atau biaya sewa, uang sekolah anak, angsuran kendaraan, kartu kredit, paylater, hingga kewajiban keluarga.

Kondisi ini terjadi meski perekonomian Indonesia masih tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026.

Namun, Achmad mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara agregat tidak otomatis membuat rumah tangga memiliki ruang finansial yang lebih besar.

"Pertumbuhan ekonomi menghitung peningkatan produksi, bukan menghitung berapa banyak sisa gaji keluarga setelah membayar rumah, pendidikan, dan utang," katanya.

Tekanan terhadap kelas menengah juga tercermin dari perubahan komposisi penduduk dalam beberapa tahun terakhir.

Data BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Pada saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi 137,5 juta orang atau 49,22% dari populasi.

Pembaruan klasifikasi BPS untuk September 2024 juga menunjukkan jumlah kelas menengah sekitar 48,41 juta orang, sedangkan kelompok menuju kelas menengah mencapai 138,31 juta orang.

Tren tersebut diperkirakan berlanjut. Perhitungan Mandiri Institute berdasarkan data Susenas memperkirakan jumlah kelas menengah pada 2025 turun menjadi 46,7 juta orang atau sekitar 16,6% penduduk.

Menurut dia, tekanan tersebut tercermin dari perubahan keputusan rumah tangga, mulai dari menunda pembelian rumah, memilih sekolah yang lebih murah, mengurangi layanan kesehatan hingga menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan rutin.

Tekanan daya beli juga terlihat dari kemampuan pendapatan rumah tangga. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp 3,39 juta per bulan.

Sementara itu, inflasi tahunan pada Juli 2026 mencapai 2,88%. Achmad menilai angka inflasi nasional tidak sepenuhnya menggambarkan tekanan yang dirasakan masing-masing keluarga karena komposisi pengeluaran setiap rumah tangga berbeda.

Keluarga dengan anak sekolah, misalnya, menghadapi tekanan biaya pendidikan. Pada Juli 2026, kelompok pendidikan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,55% seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Data Bank Indonesia juga menunjukkan adanya perubahan pola keuangan rumah tangga. Dalam Survei Konsumen Juli 2026, rata-rata 72,7% pendapatan responden digunakan untuk konsumsi.

Sementara porsi pendapatan untuk pembayaran cicilan meningkat dari 10% menjadi 10,5%. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disimpan turun dari 17% menjadi 16,8%.

Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 117,8 menjadi 116,8.

Achmad mengatakan, ketika pendapatan tertekan, keluarga biasanya tidak langsung menghentikan pembayaran kebutuhan utama seperti sekolah atau cicilan. Pos yang lebih dulu dikorbankan justru tabungan, rekreasi, pembelian pakaian hingga investasi.

"Setelah tabungan habis, guncangan kecil seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan uang sekolah dapat memaksa keluarga menambah utang," jelas Achmad.

Tekanan kelas menengah juga terlihat dari sektor perumahan.

Hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia menunjukkan harga rumah primer pada kuartal II-2026 hanya tumbuh 0,69% secara tahunan. Namun, penjualan properti masih mengalami kontraksi 2,36%.

Sebanyak 70,05% pembelian rumah primer dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Achmad, persoalan utama bukan hanya kenaikan harga rumah, tetapi keterjangkauannya terhadap pendapatan masyarakat.

Uang muka, tingkat bunga, kepastian pekerjaan, serta kemampuan membayar cicilan selama bertahun-tahun menjadi pertimbangan penting bagi keluarga.

Akibatnya, masyarakat kelas menengah bisa memilih menyewa rumah lebih lama, membeli rumah yang lokasinya semakin jauh dari tempat kerja, atau menunda kepemilikan rumah.

Achmad bilang, menunda pembelian rumah dalam kondisi tersebut bukan berarti kegagalan finansial.

"Lebih rasional menyewa rumah yang terjangkau dan dekat dengan pekerjaan daripada memaksakan KPR yang menyerap terlalu banyak pendapatan," katanya.

Selain perumahan dan pendidikan, utang konsumtif menjadi persoalan lain yang membayangi kelas menengah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, baki debet Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan pada Juni 2026 mencapai Rp30,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 33,54% secara tahunan dengan jumlah rekening mencapai 32,77 juta.

Pertumbuhan BNPL jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit konsumsi secara umum yang sebesar 5,75%.

Achmad menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan utang digital untuk menopang konsumsi.

"Paylater mudah terlihat ringan karena cicilan bulanannya kecil. Namun, beberapa cicilan kecil dari berbagai aplikasi dapat berubah menjadi defisit permanen," terang Achmad.

Oleh karena itu, ia menyarankan keluarga mulai menghentikan penggunaan utang untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.

Jika total cicilan telah mendekati atau melewati 30% dari pendapatan bersih, keluarga dinilai perlu menahan utang baru dan mulai menata kembali kewajibannya.

Achmad menyebut, tekanan yang dialami kelas menengah tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai persoalan keputusan finansial masing-masing keluarga.

Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok yang berada di antara kelompok penerima bantuan sosial dan masyarakat yang mampu membeli layanan secara privat.

"Pemerintah harus membangun perlindungan sosial bagi kelas menengah yang selama ini berada dalam posisi serba salah: terlalu dianggap mampu untuk menerima bantuan, tetapi tidak cukup kuat membeli semua layanan secara privat," katanya.

Sejumlah kebijakan yang dinilai diperlukan antara lain penyediaan hunian sewa terjangkau di dekat pusat pekerjaan, KPR rumah pertama dengan bunga tetap yang transparan, pemerataan sekolah negeri berkualitas, keringanan pajak pendidikan keluarga, serta pengawasan terhadap kemampuan bayar pengguna BNPL.

Achmad juga menyinggung kemungkinan semakin banyak keluarga muda menunda memiliki anak akibat tekanan biaya hidup. Namun, dia menegaskan belum terdapat cukup data resmi untuk menyimpulkan biaya hidup sebagai satu-satunya penyebab.

Menurutnya, jika semakin banyak keluarga muda merasa tidak mampu membeli rumah atau membesarkan anak, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai isu ketahanan ekonomi rumah tangga.

"Kelas menengah tidak benar-benar jatuh pada hari statistik mengubah kategorinya. Mereka mulai jatuh ketika tidak lagi mampu menabung, ketika pendidikan harus dibiayai dengan utang, dan ketika membeli rumah atau memiliki anak berubah dari rencana hidup menjadi kemewahan," pungkas Achmad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News