kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.948.000   47.000   2,47%
  • USD/IDR 16.541   37,00   0,22%
  • IDX 7.538   53,43   0,71%
  • KOMPAS100 1.059   10,21   0,97%
  • LQ45 797   6,35   0,80%
  • ISSI 256   2,43   0,96%
  • IDX30 412   3,30   0,81%
  • IDXHIDIV20 468   1,72   0,37%
  • IDX80 120   1,05   0,88%
  • IDXV30 122   -0,41   -0,34%
  • IDXQ30 131   0,79   0,61%

Haedar Nashir: BPKH Harus Tetap Independen dan Fokus Memberdayakan Umat


Jumat, 01 Agustus 2025 / 18:57 WIB
Haedar Nashir: BPKH Harus Tetap Independen dan Fokus Memberdayakan Umat
ILUSTRASI. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menegaskan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam Indonesia. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/ama/16.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menegaskan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam Indonesia.

Menurut Haedar, independensi BPKH mutlak diperlukan agar pengelolaan dana haji tetap aman, kuat, dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pemberdayaan umat secara langsung.

Baca Juga: Ada Musim Haji, Perjalanan Wisatawan RI ke Luar Negeri Naik 24,2% pada Juni 2025

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman antara BPKH dan PP Muhammadiyah dalam keterangannya pada Kamis (31/7/2025).

Haedar juga mendorong agar BPKH mengutamakan program-program prioritas yang memiliki dampak konkret bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput.

Ia menekankan pentingnya menghindari pendekatan simbolik yang minim efek langsung bagi kebutuhan riil umat.

“Harus ada program-program utama atau pilihan yang memberikan dampak langsung kepada umat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti perlunya revitalisasi program keumatan yang berbasis komunitas. Menurutnya, penguatan peran BPKH di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan harus berpijak pada kebutuhan aktual masyarakat.

“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” tambah Haedar.

Baca Juga: Antrean Haji di Indonesia hingga 47 Tahun, Apa Solusinya?

Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa dana haji tidak hanya harus dikelola secara aman dan produktif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pembangunan umat secara berkelanjutan.

Dengan menjaga independensinya, BPKH diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola yang amanah dan transparan demi kemaslahatan bersama.

Selanjutnya: Punya Nama Agus? Nikmati Tiket Gratis Masuk TMII Sepanjang Bulan Agustus Ini

Menarik Dibaca: Vasanta Lanjutkan Proyek Hunian Casacomo di Depok

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×