Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris bilang, tahun ini defisit BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 3,6 triliun. Skema gotong royong 10% dari pendapatan daerah diharapkan bisa menambal defisit anggaran BPJS Kesehatan tahun ini. "Ini satu-satunya jalan yang bisa diharapkan," jelasnya.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bilang, di tahun ini bantuan defisit BPJS Kesehatan akan menggunakan APBN. Penyaluran bantuan ini menggunakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan subtansi performa kinerja.
Bantuan ini akan dilakukan lewat Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBN Perubahan (APBNP). "Jadi tidak pas rasanya kalau pakai PMN karena bukan untuk investasi," ujarnya.
Menurutnya, nanti bantuan pemerintah ini akan disesuaikan dengan defisit riil BPJS Kesehatan. Artinya, direksi BPJS Kesehatan harus melaporkan defisit riilnya terlebih dulu, baru pemerintah mencairkan bantuan. "Jadi kami sesuaikan dengan performance based, dari sisi pendapatan dan belanja sudah betul belum," jelasnya.
Menurut Mardiasmo, pada Juli atau Agustus 2017 BPJS Kesehatan sudah mulai kekurangan likuiditas. Jika APBN-P 2017 yang diajukan pemerintah sudah disetujui DPR, maka dana bantuan akan segera dicairkan. Namun pencairan akan tetap sesuai dengan kinerja BPJS Kesehatan.
"Nanti kami berikan bantuan per kuartal tapi setiap bulan BPJS Kesehatan wajib memberikan laporan kinerja. Kita lihat skema ini selama satu semester dulu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
