kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   -10.000   -0,51%
  • USD/IDR 16.829   1,00   0,01%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Ganjar yakin, rakyat tidak menghendaki BLSM


Senin, 17 Juni 2013 / 10:52 WIB
Ganjar yakin, rakyat tidak menghendaki BLSM
ILUSTRASI. Buku novel Harry Potter adalah salah satu buku bacaan wajib yang dibaca oleh kebanyakan mahasiswa sastra Inggris. REUTERS/Peter Nicholls


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo meyakini, rakyat sebetulnya tidak menghendaki pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebab, selain harus menghadapi kerumitan proses administrasi, pemberian BLSM hanya berlangsung 4 bulan.

Ketika ditemui KONTAN sebelum menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senin, (17/6), Ganjar menjelaskan pengalaman yang dijumpainya selama melakukan kunjungan di sejumlah daerah pedesaan di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sebagian besar warga enggan diberi BLSM.

Alasannya, menurut Ganjar, banyak warga yang merasa enggan menghadapi keruwetan proses administrasi yang harus dilalui untuk mendapatkan BLSM.

Selain itu, Ganjar menambahkan, sebagian besar warga berharap bantuan pemerintah sebaiknya disalurkan secara kolektif kepada instansi pedesaan.

Selain untuk membenahi infrastruktur, bantuan itu bisa digunakan untuk membangun lapangan kerja baru. "Banyak warga merasa bantuan seperti ini lebih, karena BLSM cuma berlangsung 4 bulan,"ujar Ganjar.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dan sebagian besar Fraksi di DPR sepakat memberikan BLSM sebagai kompensasi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Anggaran yang dialokasikan untuk BLSM sesuai kesepakatan Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR, Kamis (13/6), sebesar Rp 9,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari usulan sebelumnya sebesar Rp 11,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×