Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI menolak kehadiran Pertamina dan BPH Migas pada rapat dengar pendapat antara pemerintah dan komisi VII, Kamis, (9/12). Rapat tersebut bakal membahas soal usulan penambahan kuota BBM bersubsidi dari 36,5 juta kilo liter menjadi 38,3 juta kilo liter serta kesiapan pemerintah untuk pembatasan BBM bersubsidi 2011.
Ketidaksetujuan anggota DPR RI lantaran dalam tata tertib dan undangan rapat, tidak disebutkan undangan untuk Pertamina dan BPH Migas. Undangan hanya ditujukan untuk kementerian ESDM dan jajaran direksinya.
"Kalau nanti Menteri mau berkoordinasi dengan BPH Migas dan pertamina, itu nanti sendiri saja. Kalau perlu nanti kami panggil kembali. Sekarang Menteri saja dulu," kata anggota komisi VII Sutan Batugana.
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan tidak masalah dengan penolakan anggota DPR tersebut. "Kami memang tidak ada di undangan. Hanya inisiatif dari Pak Menteri. Tidak masalah bagi kami. Masukan sudah selesai dan kami berikan sejak Juni," jelasnya.
Bagi Tubagus, apapun keputusan rapat hari ini, BPH Migas siap melaksanakan. "Apapun opsinya, kami siap," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
