/2011/07/29/1744830865.jpg "FITRA punya bukti adanya mafia anggaran")
Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengklaim telah mengantongi dua bukti adanya mafia anggaran di DPR. Ketua Investigasi dan Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi mengatakan, bukti tertulis itu mengindikasikan adanya mafia anggaran di legislatif.
Bukti itu berupa nota kesepahaman antara anggota DPR dengan calo serta surat dari seorang pengusaha kepada tenaga ahli anggota DPR yang meminta uangnya dikembalikan karena ketidakjelasan realisasi proyek yang dijanjikan. "Ini indikasi adanya mafia anggaran," ujarnya, Jumat (29/7).
Ucok menduga praktik mafia anggaran terpusat di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menjadi pemegang keputusan semua penganggaran program. Sebab, dia bilang semua komisi melaporkan segala sesuatunya pada Banggar. "Kalau Banggar berbuat seperti itu, siapa yang mengawasi?" ucapnya.
Ucok mendesak DPR segera membentuk panitia khusus mengusut masalah percaloan anggaran tersebut. "Kalau mau serius bentuknya harus pansus," tuturnya.
Anggota Banggar Tamsil Linrung mengapresiasi rencana pembentukan panja atau pansus mafia anggaran. Namun, dia membantah, Banggar menjadi sumber penyimpangan anggaran.
Menurutnya, Banggar hanya merangkum semua usulan dari setiap komisi. "Kami hanya membatasi supaya dana program yang diusulkan komisi itu tidak melebihi besaran nota keuangan," ucap Tamsil.
Sebaliknya, dia menuding, peluang mafia anggaran berpeluang terjadi di komisi karena setiap putusan penganggaran program dibicarakan dengan mitra kerjanya di sana.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, panja mafia anggaran itu dibutuhkan sebagai pintu masuk untuk menelaah implementasi APBN. Apalagi, banyak penganggaran yang tidak tepat guna seperti anggaran sebesar Rp 21 triliun untuk studi banding.
Jika saja ada penganggaran yang lebih cermat seharusnya Rp16 triliun dialihkan untuk pembangunan transportasi masal di Provinsi DKI Jakarta. "Pemerintah itu tidak jelas prioritasnya. Ada 14 prioritas, tapi tidak memasukkan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
