Enam Bulan Purbaya Jadi Menkeu, Ekonom Singgung Disiplin Fiskal Makin Memburuk

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam enam bulan terakhir mendapat sorotan dari sejumlah ekonom. 

Beberapa indikator ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan memunculkan kekhawatiran baru terkait kondisi fiskal dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah perubahan outlook lembaga pemeringkat internasional. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings sebelumnya merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. 

Selain itu, lembaga pemeringkat Moody's Investors Service juga menyoroti sejumlah risiko fiskal yang muncul belakangan ini.

Baca Juga: Tekanan Fiskal Jadi Sorotan, S&P Ingatkan Risiko Peringkat Utang Indonesia

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai masih stagnan. Dalam beberapa kuartal terakhir, laju pertumbuhan ekonomi bertahan di kisaran 5% tanpa akselerasi berarti. 

Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan harapan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui kebijakan fiskal dan program prioritas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah juga mendapat sorotan karena dinilai menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, mulai dari kesiapan anggaran hingga distribusi di lapangan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai beberapa indikator tersebut mencerminkan adanya tekanan pada pengelolaan fiskal pemerintah.

Bhima mengatakan disiplin fiskal dinilai mulai memburuk yang tercermin dari pelebaran defisit anggaran. Menurutnya, ketika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,3% sampai 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas aman yang selama ini dijaga pemerintah.

"Di era Purbaya, fiscal buffer atau cadangan fiskal semakin menurun," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).

Ia juga menyoroti rendahnya transparansi anggaran pemerintah. Bhima menilai dokumen APBN 2026 yang terlambat dipublikasikan ke masyarakat menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi dan keterbukaan data fiskal.

Baca Juga: Harga Minyak Melambung, Beban Fiskal Diperkirakan Bertambah hingga Rp 80 Triliun

Menurutnya, kondisi tersebut juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch karena transparansi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kredibilitas kebijakan fiskal suatu negara.

Selain itu, Bhima menilai prioritas belanja negara juga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ekonomi saat ini. Ia menilai penyesuaian alokasi untuk program MBG yang bersifat belanja konsumsi belum dilakukan secara signifikan.

Di tingkat daerah, perubahan kebijakan terkait penggunaan dana desa juga dinilai menimbulkan potensi distorsi fiskal. Bhima menyebut sekitar 58% dana desa dialihkan ke program Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya berpotensi mengganggu prioritas pembangunan di daerah.

Baca Juga: Moody’s Proyeksi Ekonomi RI Stagnan di 5% Jangka Menengah, Risiko Fiskal Jadi Sorotan

Ia juga menyoroti persoalan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN. Bhima mengatakan pembayaran kompensasi kepada Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) disebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan seperti yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan pada arus kas perusahaan, terutama ketika harga minyak dunia mengalami fluktuasi tajam. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi tersebut bahkan bisa meningkatkan risiko penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Bhima juga menilai komunikasi kebijakan pemerintah perlu diperbaiki. Ia menyebut sejumlah janji kebijakan yang dinilai terlalu optimistis berpotensi menurunkan kepercayaan pasar dan publik.

"Purbaya terlalu over promised dan bluffing menurunkan kepercayaan pasar dan publik," pungkasnya.

Baca Juga: S&P Peringatkan Risiko Beban Utang RI Menekan Fiskal, Pemerintah Janji Jaga Defisit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News