/2025/07/15/1807772124.jpg "Ekonomi Digital Makin Pesat, DJP Hadapi Tantangan Perpajakan Baru")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tantangan perpajakan yang muncul seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, transformasi ekonomi digital telah mengubah aktivitas ekonomi, termasuk bagaimana kegiatan ekonomi dicatat, dihasilkan, hingga dikenakan pajak.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi tantangan yang harus direspons oleh otoritas pajak, baik melalui modernisasi sistem administrasi maupun penyesuaian kebijakan perpajakan.
Baca Juga: Dirjen Pajak Dorong Indonesia Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global
“Ekonomi digital sedang mengubah aktivitas ekonomi dan bagaimana aktivitas tersebut dicatat, dihasilkan, dan dikenakan pajak," ujar Bimo dalam International Tax Conference 2026, Rabu (16/9).
Bimo mengatakan, otoritas pajak di berbagai negara perlu merespons perubahan tersebut secara tegas dengan memodernisasi sistem perpajakan dan melakukan kalibrasi ulang terhadap kebijakan yang berlaku.
Indonesia, lanjutnya, juga aktif dalam menghadapi perubahan tersebut melalui transformasi kebijakan dan administrasi perpajakan.
Untuk itu, DJP mendorong penguatan riset serta penggunaan data dalam merancang kebijakan perpajakan. Menurut Bimo, penelitian yang berbasis data dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih rinci sekaligus menguji dampak dari berbagai skenario kebijakan.
DJP juga berencana membuka akses terbatas terhadap data pajak mikro bagi peneliti dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, kerahasiaan, dan tata kelola data.
Dengan akses tersebut, peneliti diharapkan dapat melakukan analisis yang lebih granular dan menyusun simulasi untuk memahami potensi dampak berbagai skenario kebijakan maupun administrasi perpajakan.
Bimo menambahkan, administrasi perpajakan ke depan akan terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan otomasi, data, dan berbagai perangkat baru untuk mendukung pekerjaan otoritas pajak.
"Administrasi perpajakan akan terus berkembang dengan semakin banyak otomatisasi, peningkatan penggunaan data, serta berbagai perangkat baru untuk meningkatkan pekerjaan," katanya.
Baca Juga: Beberkan Isu Rantai Pasok, MIND ID Ungkap Tiga Tantangan Industri Emas Nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
