Beberkan Isu Rantai Pasok, MIND ID Ungkap Tiga Tantangan Industri Emas Nasional

Rabu, 16 September 2026 / 15:33 WIB

ILUSTRASI. Dirut MIND ID Maroef Sjamsoeddin RDP dengan Komisi VI DPR RI (DOK/MIND ID)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Holding BUMN Industri Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membeberkan sejumlah tantangan serta isu strategis yang masih menghambat optimalisasi ekosistem industri emas nasional saat ini.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin memaparkan, potensi emas di Indonesia sejatinya sangat luas jika dibandingkan dengan komoditas tambang lainnya yang cenderung berfokus pada wilayah tertentu.

"Tetapi kalau emas dari ujung paling barat sampai ujung paling timur Indonesia, ujung paling utara dan ujung paling selatan itu kita bisa mendapatkan emas baik secara aluvial maupun primer," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Selasa (15/9/2026).

Melihat luasnya potensi tersebut, Maroef menuturkan, pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna mengukur potensi riil cadangan emas nasional sekaligus memetakan kondisi riil yang terjadi di lapangan.

"Kami menilai bahwa industri emas di Indonesia setidaknya menghadapi tiga kondisi, Satu, kesenjangan pasokan emas nasional di mana produksi emas resmi jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan emas nasional dan penambangan emas skala kecil. Yang sering kita sebut-sebut sebagai penambang-penambang rakyat atau ilegal," tegasnya.

Kedua, maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), dan ketiga tata kelola penambangan rakyat yang dinilai belum memadai, terutama dari aspek dokumentasi, perizinan, dan kapasitas usaha.

Atas dasar itu, lanjut Maroef, ada empat isu strategis pada rantai pasok emas nasional, yakni masih dominannya rantai perdagangan informal, rendahnya tingkat ketelusuran (traceability) emas, hingga potensi masalah sosial dan lingkungan akibat praktik tambang yang tidak berkaidah good mining practice.

Selain itu, lanjut Maroef, pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta efektivitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hingga kini dirasakan masih belum memadai untuk menopang tata kelola komoditas emas yang berkelanjutan.

Guna mengatasi deretan isu strategis tersebut, Maroef menegaskan, pihaknya siap mengambil peran aktif sebagai proksi pemerintah melalui penyediaan dukungan teknis, skema pembiayaan perbankan, hingga integrasi rantai pasok.

"Serta penyediaan akses teknologi dan peralatan khususnya fasilitas pengelolaan dan pemurnian, serta asistensi dalam verifikasi asal usul emas untuk menciptakan ekosistem emas rakyat yang berkelanjutan," pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam paparan MIND ID produksi logam emas PT Antam hanya sebesar 0,83% atau sebesar 743 kilogram dari total produksi nasional. Sementara itu 99,17% produksi logam emas berasal dari perusahaan-perusahaan lain di luar PT Antam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News