Ekonom Soroti Kedaulatan Data hingga Industri Pertahanan di Soemitro Economic Forum

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

Fankar menilai Indonesia juga berpeluang menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau dan industri mineral kritis, terutama dengan potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

“Dengan situasi global saat ini, kita juga perlu memperkuat industri pertahanan dan pembangunan digital,” tambahnya.

Jika dikaitkan dengan pemikiran Soemitro, Fankar mencatat beberapa hal penting. Pertama, pembangunan harus menghasilkan kemandirian ekonomi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Kedua, negara perlu berperan aktif dalam mengarahkan transformasi struktural melalui strategi industri yang jelas, bukan sekadar mengikuti tren global.

Baca Juga: Indonesia Terjebak Lingkaran Setan Krisis Lingkungan, Berikut Alternatif Solusinya

Ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan pembangunan antara sektor pertanian dan industri agar bermuara pada kesejahteraan rakyat. Keempat, investasi harus menghasilkan transfer teknologi serta memperkuat sumber daya manusia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Sains Terapan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Kun Wardana menyoroti tiga isu utama yang akan membentuk tatanan dunia baru, yakni geopolitik, tarif perdagangan, dan kedaulatan data.

Menurutnya, dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar yang dipicu oleh tiga faktor utama: de-dolarisasi, perang energi, dan perang teknologi.

“Siapa yang menang dalam tiga hal ini akan menentukan tatanan dunia baru. Papan catur global sedang berubah,” ujarnya.

Kun juga menekankan pentingnya kedaulatan data bagi Indonesia di era ekonomi digital.

“Data itu adalah emas atau minyak abad ke-21. Dengan 280 juta penduduk yang terus menghasilkan data, negara yang memiliki data terbesar, komputasi terkuat, dan algoritma terpintar akan menjadi yang paling kuat,” katanya.

Baca Juga: Luhut Prediksi Iran Tak Akan Lama Menutup Selat Hormuz

Sementara itu, Nehenia Lawalata menjelaskan bahwa Soemitronomics tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga berakar pada ideologi dan gerakan rakyat.

“Soemitronomics lahir dari pemikiran yang original tentang Indonesia. Ini merupakan gerakan pembumian ekonomi dengan basis gerakan rakyat,” jelasnya.

Ia menilai perekonomian Indonesia memiliki karakter unik karena sektor modern dan tradisional berjalan berdampingan, namun keduanya belum sepenuhnya berdaulat. Karena itu, peran negara diperlukan untuk memberikan arah dan bimbingan dalam pembangunan ekonomi.

Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus cucu Soemitro, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga menilai pemikiran sang kakek masih relevan di tengah perubahan global saat ini.

Menurutnya, dunia sedang mengalami proses “resetting” yang menuntut diskursus ekonomi yang terbuka dan inklusif.

“Satu hal yang saya ingat dari Opa Tjum adalah diskursus itu sehat. Perbedaan pendapat itu sehat,” ujarnya.

Sara juga menyoroti perkembangan ekonomi digital yang kini mulai tumbuh dari desa.

“E-commerce yang dulu terpusat di kota kini mulai menunjukkan transaksi yang justru terjadi di desa,” katanya.

Di sisi lain, General Convener Soemitro Economic Forum 2026, Leonardo A. Putong, menegaskan bahwa warisan pemikiran Soemitro harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam kebijakan nyata.

“Warisan pemikiran ini adalah bagian dari DNA perjuangan ekonomi Indonesia dan tidak boleh dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News