Ekonom Soroti Kedaulatan Data hingga Industri Pertahanan di Soemitro Economic Forum

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menyoroti pentingnya penguatan kedaulatan ekonomi nasional di tengah gejolak geopolitik global. Penguatan tersebut dinilai perlu dilakukan melalui industrialisasi, kedaulatan data, penguatan industri pertahanan, hingga pembangunan ekonomi digital.

Isu tersebut mengemuka dalam Soemitro Economic Forum II yang digelar oleh Indonesia Roundtable of Young Economists (IN.RY) di Hotel Majapahit Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Forum ini membahas kembali relevansi pemikiran Soemitro Djojohadikusumo terhadap tantangan ekonomi saat ini.

Forum tersebut juga menjadi momentum memperingati seperempat abad wafatnya Soemitro, ekonom yang dikenal sebagai guru bangsa dan pemikir yang sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat.

Sebagai begawan ekonomi Indonesia, pemikiran Soemitro dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi saat ini. Dalam forum tersebut, para ekonom mengulas beragam isu mulai dari dinamika rantai pasok global, kemandirian ekonomi, hingga tantangan globalisasi.

Forum dibuka oleh A.M. Hendropriyono yang menilai konsep Soemitronomics dapat menjadi jalan bagi Indonesia menuju kedaulatan industri nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global, krisis energi, dan fragmentasi ekonomi dunia.

“Inti pemikirannya adalah membangun kapitalisme nasional yang berpihak pada kepentingan bangsa, di mana negara berperan sebagai pengarah, pelindung, dan penggerak lahirnya kekuatan ekonomi nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/3/2026).

Menurutnya, untuk membangun kapitalisme nasional diperlukan langkah strategis yang konkret, seperti hilirisasi total sumber daya alam, melahirkan konglomerat nasional berbasis produksi, mendorong kapitalis nasional yang kuat dan produktif, memperkuat peran negara sebagai arsitek ekonomi, mengembangkan industrialisasi berbasis ekspor, serta mendorong revolusi pendidikan teknologi dan industri.

“Soemitronomics bukan sekadar teori ekonomi, melainkan strategi kebangkitan bangsa. Dalam kerangka ini, negara berperan sebagai pengarah, swasta nasional sebagai pelaku utama produksi, dan sumber daya alam Indonesia menjadi fondasi industrialisasi,” jelasnya.

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) M. Fankar Umran menambahkan bahwa Soemitro pernah menegaskan Indonesia harus menjadi bangsa produsen yang mampu mendesain, mengolah, mengelola, serta membiayai kepentingan bangsanya sendiri.

Ia juga menyoroti konflik yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

“Dalam situasi ini Indonesia memiliki peluang membangun manufaktur, logistik, dan investasi baru berbasis foreign direct investment, bukan sekadar investasi portofolio. Ini momentum bagi reformasi domestik berjalan,” ujarnya.

Fankar menilai Indonesia juga berpeluang menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau dan industri mineral kritis, terutama dengan potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

“Dengan situasi global saat ini, kita juga perlu memperkuat industri pertahanan dan pembangunan digital,” tambahnya.

Jika dikaitkan dengan pemikiran Soemitro, Fankar mencatat beberapa hal penting. Pertama, pembangunan harus menghasilkan kemandirian ekonomi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan yang hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Kedua, negara perlu berperan aktif dalam mengarahkan transformasi struktural melalui strategi industri yang jelas, bukan sekadar mengikuti tren global.

Ketiga, Indonesia perlu menjaga keseimbangan pembangunan antara sektor pertanian dan industri agar bermuara pada kesejahteraan rakyat. Keempat, investasi harus menghasilkan transfer teknologi serta memperkuat sumber daya manusia.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik dan Sains Terapan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Kun Wardana menyoroti tiga isu utama yang akan membentuk tatanan dunia baru, yakni geopolitik, tarif perdagangan, dan kedaulatan data.

Menurutnya, dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar yang dipicu oleh tiga faktor utama: de-dolarisasi, perang energi, dan perang teknologi.

“Siapa yang menang dalam tiga hal ini akan menentukan tatanan dunia baru. Papan catur global sedang berubah,” ujarnya.

Kun juga menekankan pentingnya kedaulatan data bagi Indonesia di era ekonomi digital.

“Data itu adalah emas atau minyak abad ke-21. Dengan 280 juta penduduk yang terus menghasilkan data, negara yang memiliki data terbesar, komputasi terkuat, dan algoritma terpintar akan menjadi yang paling kuat,” katanya.

Sementara itu, Nehenia Lawalata menjelaskan bahwa Soemitronomics tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga berakar pada ideologi dan gerakan rakyat.

“Soemitronomics lahir dari pemikiran yang original tentang Indonesia. Ini merupakan gerakan pembumian ekonomi dengan basis gerakan rakyat,” jelasnya.

Ia menilai perekonomian Indonesia memiliki karakter unik karena sektor modern dan tradisional berjalan berdampingan, namun keduanya belum sepenuhnya berdaulat. Karena itu, peran negara diperlukan untuk memberikan arah dan bimbingan dalam pembangunan ekonomi.

Anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus cucu Soemitro, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, juga menilai pemikiran sang kakek masih relevan di tengah perubahan global saat ini.

Menurutnya, dunia sedang mengalami proses “resetting” yang menuntut diskursus ekonomi yang terbuka dan inklusif.

“Satu hal yang saya ingat dari Opa Tjum adalah diskursus itu sehat. Perbedaan pendapat itu sehat,” ujarnya.

Sara juga menyoroti perkembangan ekonomi digital yang kini mulai tumbuh dari desa.

“E-commerce yang dulu terpusat di kota kini mulai menunjukkan transaksi yang justru terjadi di desa,” katanya.

Di sisi lain, General Convener Soemitro Economic Forum 2026, Leonardo A. Putong, menegaskan bahwa warisan pemikiran Soemitro harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam kebijakan nyata.

“Warisan pemikiran ini adalah bagian dari DNA perjuangan ekonomi Indonesia dan tidak boleh dipelintir untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News