kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Ekonom: Pemerintah SBY gagal bangun infrastruktur


Senin, 30 Juni 2014 / 17:16 WIB
Ekonom: Pemerintah SBY gagal bangun infrastruktur
ILUSTRASI. Fitur DM hilang di Twitter. Ada cara terbaru kirim pesan di Twitter.


Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Pemerintahan SBY dinilai gagal dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, dari sejumlah proyek yang ditargetkan hanya sedikit yang benar-benar bisa terlaksana. 

Bahkan pada sisa pemerintahan menjelang pemerintahan baru Oktober nanti, hanya 16 proyek infrastruktur yang berpotensi bisa groundbreaking. Padahal targetnya ada 35 proyek yang bisa dibangun pada pemerintahan saat ini.

Dengan begitu ada 19 proyek yang dilimpahkan pada pemeirntahan baru mendatang. Ekonom Samuel Asset Manajemen Lana Soelistianingsih berpendapat, ukuran kinerja pemerintahan yang berhasil adalah ketika bisa merealisasikan apa yang menjadi programnya. Dengan adanya pengalihan pembangunan proyek kepada pemerintahan mendatang, berarti pemerintah sekarang gagal merealisasikan programnya.

Konsekuensi kegagalan pembangunan suatu proyek infrastruktur adalah pada pertumbuhan ekonomi. Tercapainya pembangunan proyek dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menciptakan lapangan kerja. "Konsekuensi ini besar karena menyangkut hilangnya potensi ekonomi," tandasnya.

Di sisi lain, menurut Lana, pengalihan proyek juga menjadi beban bagi pemerintahan baru. Beban baik di sisi anggaran ataupun mengejar target realisasinya. Padahal pemerintahan baru pasti sudah mempunyai perencanaan proyek-proyek infrastuktur mana saja yang menjadi prioritas pembangunan mereka. Dengan adanya tambahan proyek dari pemerintahan lama, tentu akan membuat proyek-proyek prioritas yang dikerjakan pemerintahan baru menjadi tergeser.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×