Reporter: Asep Munazat Zatnika, Issa Almawadi | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Anggaran infrastruktur dalam belanja pemerintah harus terus ditingkatkan secara bertahap. Pasalnya, Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya menyebutkan, Indonesia kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi sekitar 1% per tahun selama satu dekade terakhir. Penyebabnya adalah alokasi belanja infrastruktur pemerintah yang masih rendah.
Ekonom Utama Bank Dunia Ndiame Diop mengatakan, selama ini anggaran infrastruktur di Indonesia kurang dari 4% dari total produk domestik bruto (PDB). Jumlah anggaran infrastruktur ini merupakan total anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah.
Kepala Ekonom BII Juniman menuturkan, idealnya anggaran infrastruktur di Indonesia saat ini sekitar Rp 300 triliun–Rp 500 triliun. Dengan dukungan anggaran yang cukup, maka pembangunan infrastruktur diyakini bisa lebih lancar sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Catatan saja, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 anggaran infrastruktur pemerintah hanya sekitar Rp 188,7 triliun. Anggaran ini semakin menciut karena pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dalam APBNP 2014.
Terbebani subsidi
Menurut Ndiame, idealnya anggaran untuk infrastruktur harus lebih dari 4% dari PDB agar laju pertumbuhan ekonomi bisa melaju sedikit kencang. Menurutnya, masih tingginya beban subsidi energi menjadi penyebab Indonesia sulit untuk meningkatkan belanja infrastruktur.
"Di tingkat pemerintah pusat, pilihan utama untuk membiayai peningkatan belanja infrastruktur adalah dengan mengurangi belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM)," kata Ndiame Diop, di Jakarta, Senin (23/6).
Sementara di daerah, kata Ndiame, rendahnya anggaran infrastruktur ini terjadi lantaran sebagian besar anggaran terpakai untuk belanja pegawai. Maklum, selama ini sekitar 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Padahal, sekitar 90% pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat melalui skema transfer daerah.
Bank Dunia menyarakan, pemerintah bisa terus mengurangi alokasi anggaran subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor infrastruktur.
Dalam APBNP 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 403 triliun, naik 20,76% dari APBN 2014 yang sebesar Rp 333,7 triliun. Dari jumlah itu, anggaran subsidi energi Rp 350,3 triliun dan anggaran subsidi non-energi Rp 52,7 triliun.
Menurut Juniman, peningkatan anggaran infrastruktur harus didukung oleh penguatan dan penyusunan proyek infrastruktur prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, Juniman juga berharap realisasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur juga harus diperbaiki. Maklum selama ini banyak proyek infrastruktur yang realisasinya lambat karena terganjal masalah di lapangan seperti sulitnya pembebasan lahan.
Menteri Keuangan Chatib Basri bilang pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran infrastruktur secara bertahap. Tapi, "Untuk membangun infrastruktur tidak bisa hanya mengharapkan dari anggaran (APBN), karena anggaran pemerintah terbatas," jelasnya.
Menurutnya, saat ini kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia sekitar Rp 1.500 triliun. Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah hanya mampu membiayai sekitar 15% saja. Makanya, kata Chatib, pemerintah memerlukan keterlibatan swasta untuk membiayai sisa kekurangan sebesar 85% dari total kebutuhan dana infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
