/2025/09/17/58553885.jpg "Ekonom Mandiri Soroti Peran KSP dalam Debottlenecking Program Prabowo–Gibran")
Reporter: Kendra Bagaskara | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom mendorong Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari untuk memainkan peran lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan menjadi agen pemecah hambatan (debottlenecking agent) pada program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak program besar dan kompleks dalam eksekusinya. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian. Kepala KSP dapat lebih berperan di sini,” ujar Ekonom Bank Mandiri Dendi Ramdani kepada media, Kamis (2/10).
Baca Juga: Banyak Kasus Keracunan, Puan Minta Evaluasi Total Program MBG
Sejumlah program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, dinilai membutuhkan koordinasi lintas-sektor dan wilayah. MBG, misalnya, hingga kini masih menjadi sorotan publik terkait pelaksanaannya.
Menurut Dendi, KSP dapat berfungsi sebagai lembaga yang memonitor pelaksanaan program prioritas, mengidentifikasi sumbatan yang muncul, serta merumuskan solusi untuk disampaikan kepada Presiden sebagai bahan perbaikan.
Selain itu, KSP juga penting berperan sebagai strategic policy innovator. “Masukan inovatif bisa berupa solusi berbasis teknologi, penelitian dan pengembangan, maupun hasil konsultasi dengan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha,” jelas Dendi.
Dengan latar belakang sebagai peneliti dan jejaring luas yang dimiliki Muhammad Qodari, ia diyakini mampu mengidentifikasi permasalahan pembangunan sekaligus merumuskan solusi strategis.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bakal Evaluasi Anggaran MBG Jika Serapannya Rendah
Qodari juga diharapkan bisa menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintahan, untuk memperlancar pelaksanaan program pembangunan.
Sebagai catatan, KSP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019. Lembaga ini memiliki tiga fungsi strategis, yaitu mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik kepresidenan, serta pengelolaan isu strategis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
