Banyak Kasus Keracunan, Puan Minta Evaluasi Total Program MBG

Kamis, 02 Oktober 2025 / 16:35 WIB

ILUSTRASI. Ketua DPR Puan Maharani pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (15/8/2025). Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), lantaran belakangan ditemukan banyak kasus yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), lantaran belakangan ditemukan banyak kasus yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.

Puan menjelaskan, program MBG menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa, bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan gizi seluruh anak di Tanah Air.

“Perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukum berupa Perpres (Peraturan Presiden),” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Usai Perpres tersebut terbit, Puan mendorong agar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait bisa langsung terjun. Dia berharap, agar program MBG tak lagi menemukan masalah ke depan.

“Kita harus sama-sama mendorong, mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait, karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi. Hanya memang proses dan mekanismenya harus total dievaluasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa pemerintah bakal menyempurnakan tata kelola program MBG agar berjalan lebih cepat demi menuju target penerima 82,9 juta di tahun ini.

“Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres,” kata Zulhas.

Adapun rancangan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan program MBG secara umum mengatur agar program dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan meliputi lima aspek.

Aspek tersebut terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian, pelaporan penyelenggaraan MBG, Tim Koordinasi, Peran Pemerintah Daerah dan Pendanaan.