Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi sorotan publik di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin ketat dan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan terkait lawatan luar negeri kepala negara seharusnya tidak hanya berfokus pada besaran biaya yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat yang diperoleh Indonesia dari kunjungan tersebut.
Menurut Yusuf, kunjungan kenegaraan memang selalu membutuhkan anggaran besar di negara mana pun karena mencakup biaya operasional pesawat kepresidenan, pengamanan, akomodasi delegasi, logistik protokoler, hingga koordinasi diplomatik antarnegara.
Baca Juga: Pemerintah Blokir Polymarket Usai Muncul Taruhan soal Lengsernya Prabowo
“Secara prinsip, biaya besar bukan sesuatu yang aneh. Namun sorotan publik kali ini bukan hanya soal nominal anggaran, melainkan soal frekuensi dan momentumnya yang dianggap terlalu berdekatan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (29/5).
Prabowo telah beberapa kali mengunjungi Prancis. Frekuensi tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi saat pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja negara dan menghadapi tekanan terhadap ruang fiskal.
Yusuf mengatakan dalam kondisi seperti saat ini, masyarakat cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap setiap pengeluaran pemerintah yang dianggap tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.
“Publik menuntut konsistensi. Jika kementerian diminta menghemat belanja dan masyarakat diajak berhemat, maka perjalanan tingkat tinggi yang terlalu sering akan mudah dipersepsikan sebagai bentuk inkonsistensi,” katanya.
Meski demikian, Yusuf menilai pemerintah memiliki argumentasi yang cukup kuat terkait pentingnya hubungan dengan Prancis. Negara tersebut merupakan salah satu mitra strategis Indonesia, terutama dalam kerja sama pertahanan, teknologi, pendidikan, dan pengembangan industri pertahanan nasional.
Selain itu, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan agenda diplomatik yang telah direncanakan sebelumnya serta tindak lanjut hubungan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Dalam diplomasi internasional, menjaga kesinambungan hubungan antarpemimpin memang memiliki nilai strategis tersendiri,” ujar Yusuf.
Menurut dia, hubungan personal antar kepala negara sering kali memengaruhi kelancaran negosiasi investasi, kerja sama ekonomi, hingga proyek strategis jangka panjang.
Namun Yusuf menegaskan urgensi diplomatik tetap harus diikuti hasil yang dapat diukur. Ia menilai keberhasilan kunjungan luar negeri tidak cukup dilihat dari jumlah pertemuan atau besarnya delegasi yang ikut, melainkan dari capaian yang diperoleh Indonesia.
“Pertanyaannya sederhana, apa yang benar-benar dibawa pulang dari setiap lawatan itu dan sejauh mana dampaknya bagi kepentingan nasional,” katanya.
Ia menambahkan jika tujuan utama kunjungan adalah memperkuat investasi dan kerja sama ekonomi, maka pemerintah perlu menunjukkan indikator yang jelas, seperti realisasi investasi, kontrak bisnis yang berjalan, penciptaan lapangan kerja, atau transfer teknologi.
Menurut Yusuf, transparansi mengenai hasil konkret setiap lawatan penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Pemerintah sebaiknya tidak hanya menyampaikan bahwa lawatan dilakukan demi kepentingan nasional, tetapi juga menjelaskan secara rinci hasil konkret dari setiap kunjungan,” ujarnya.
Yusuf menilai posisi yang paling proporsional adalah mengakui adanya urgensi diplomatik dalam kunjungan ke Prancis, khususnya di bidang pertahanan dan teknologi, namun pada saat yang sama pemerintah tetap perlu menjelaskan manfaat ekonomi dan strategis yang diperoleh Indonesia dari setiap lawatan tersebut.
Baca Juga: Prabowo dan Macron Bahas Pertahanan hingga CEPA dalam Kunjungan Kenegaraan ke Prancis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













