/2024/05/12/1357686404.jpg "Mendagri Sebut Pemulihan Bencana Sumatera Tak Bisa Tuntas dalam Satu Tahun")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperkirakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan berlangsung lebih dari satu tahun. Luasnya wilayah terdampak serta besarnya kerusakan infrastruktur dan permukiman membuat pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, skala kerusakan akibat bencana tersebut terlalu luas sehingga membutuhkan waktu panjang untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tito mengatakan bencana Sumatera menjadi salah satu bencana dengan dampak terluas yang pernah ditangani pemerintah.
Ia menyebut bencana tersebut berdampak terhadap 2.107.941 warga, tersebar di tiga provinsi, 53 kabupaten/kota, serta 4.533 desa.
Baca Juga: Lantik Empat Pejabat Baru di Kementerian ESDM, Bahlil Pesan Hal Ini
"Jujur saja ini, luasnya dampak (bencana Sumatra) memerlukan waktu. Enggak bisa diselesaikan dalam waktu setahun saja,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatra di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia menilai proses pemulihan tidak bisa hanya dilihat dari wilayah perkotaan karena masih banyak daerah terpencil yang mengalami kerusakan berat dan baru teridentifikasi setelah tim masuk lebih jauh ke lapangan.
“Ini bukan satu hamparan. Kita masuk ke Aceh Utara, kotanya Lhokseumawe tidak masalah. Begitu kita masuk ke dalam, ketemu daerah yang rumah-rumah hancur, listrik roboh, sekolah ditimpa kayu,” katanya.
Tito mengungkapkan, berdasarkan data terbaru per 4 Agustus, jumlah rumah terdampak mencapai 184.149 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95.000 rumah mengalami rusak ringan, lebih dari 43.000 rumah rusak sedang, dan sekitar 45.000 rumah mengalami rusak berat atau hilang.
Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik. Tito mencatat sebanyak 1.193 jembatan terdampak, 2.485 ruas jalan mengalami kerusakan, serta 1.300 fasilitas umum ikut terdampak.
Di sektor pendidikan, fasilitas yang rusak mencapai 4.922 fasilitas pendidikan, sementara fasilitas kesehatan yang terdampak mencapai 954 unit. Selain itu, terdapat 1.593 fasilitas ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Papua, Fokus pada Ekonomi Kerakyatan dan Wilayah Adat
Bencana tersebut juga menyebabkan 1.207 orang meninggal dunia dan 138 orang masih dinyatakan hilang.
Tito menyebut skala bencana Sumatera berbeda dibandingkan sejumlah bencana besar yang pernah ia tangani sebelumnya saat bertugas sebagai Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri maupun saat menjabat sebagai Mendagri.
“Saya pernah menangani gempa bumi, longsor, tsunami di Palu, pernah di Lombok, tapi tidak seluas ini,” ungkap Tito.
Dalam proses pemulihan pemerintahan daerah terdampak, Tito mencontohkan kondisi Aceh Tamiang yang sempat mengalami gangguan operasional karena kantor pemerintahan tertutup lumpur hingga beberapa meter.
Untuk menghidupkan kembali pelayanan pemerintahan, Kemendagri mengerahkan sekitar 3.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu membersihkan kantor dan memulihkan aktivitas pemerintahan.
Lebih lanjut, kata Tito, sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemulihan. Di Sumatera Barat, wilayah yang masih menjadi perhatian yakni Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, sementara Tanah Datar masuk kategori mendekati normal namun masih menyisakan persoalan.
Di Sumatera Utara, Tito menyebut wilayah yang masih perlu digenjot pemulihannya berada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Menurutnya, Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah dengan dampak paling berat di provinsi tersebut.
Baca Juga: Pasca Ditunda, DJP Masih Kaji Skema Pajak yang Terlanjur Dipungut Marketplace
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah sebelumnya telah memberikan tambahan dukungan anggaran kepada tiga provinsi terdampak sebesar Rp10,6 triliun.
Anggaran tersebut diberikan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pemerintah daerah dapat segera menjalankan program pemulihan.
Menurut Tito, pemerintah menggunakan sejumlah indikator dalam memastikan wilayah terdampak mulai pulih, seperti keberfungsian pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan belajar mengajar, konektivitas jalan dan jembatan, pergerakan ekonomi masyarakat, hingga pemulihan tempat tinggal warga.
Menurutnya, seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah terus dikerahkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat kembali berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
