kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.704.000   -3.000   -0,18%
  • USD/IDR 16.310   25,00   0,15%
  • IDX 6.803   14,96   0,22%
  • KOMPAS100 1.005   -3,16   -0,31%
  • LQ45 777   -4,08   -0,52%
  • ISSI 212   1,22   0,58%
  • IDX30 402   -2,62   -0,65%
  • IDXHIDIV20 484   -3,58   -0,73%
  • IDX80 114   -0,52   -0,46%
  • IDXV30 119   -0,94   -0,79%
  • IDXQ30 132   -0,40   -0,30%

Ekonom: Efek Salah Pilih Nakhoda Danantara Bisa Bikin Koreksi Saham BUMN dan Rupiah


Sabtu, 22 Februari 2025 / 22:00 WIB
Ekonom: Efek Salah Pilih Nakhoda Danantara Bisa Bikin Koreksi Saham BUMN dan Rupiah
ILUSTRASI. Kredibilitas BPI Danantara akan diuji pertama kali melalui nakhoda atau orang yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU


Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredibilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diuji pertama kali melalui nakhoda atau orang yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bos badan pengelola investasi tersebut.

Sebagai catatan, Danantara ditargetkan resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang dengan fokus utama investasi pada proyek energi baru terbarukan (EBT), manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. 

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, terdapat moral hazard atau risiko, jika petinggi Danantara yang terpilih justru terlibat pada kepentingan politik praktis.

"Kepala badan serta jajaran direksi harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan," ungkap Andry dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/2).

Baca Juga: Ini Kata JP Morgan Soal Kehadiran Danantara

Ia menambahkan, apabila badan ini dipegang oleh orang-orang non profesional, birokrat, atau yang tidak sesuai dengan kepakaran di bidangnya, hingga terafiliasi politik maka instrumen-instrumen investasi dalam negeri yang sudah berjalan dipastikan terpengaruh.

"Akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga pasar Surat Berharga Negara (SBN), sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini," kata Andry.

Dia juga menyebut, perusahaan-perusahan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa diprediksi akan mengalami koreksi nilai saham besar-besaran di hari pertama pengumuman.

Untuk diketahui, terdapat tujuh perusahaan BUMN yang akan dikelola Danantara yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id).

"Saham Himpunan Bank Negara (Himbara) menjadi yang paling terdampak besar," ungkapnya.

Penunjukan nakhoda yang salah ungkapnya juga berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Rupiah spot ditutup pada level Rp 16.313 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Jumat (21/2), menguat 0,15% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.338 per dolar AS. Namun, dalam sepekan rupiah melemah 0,38% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.251 per dolar AS.

Baca Juga: Wamenkeu Anggito Temui Airlangga di Tengah Isu Anjloknya Penerimaan Imbas Coretax

Posisi rupiah masih melemah jika dibandingkan pada hari diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke 8 RI, pada 20 Oktober 2024 lalu yang ada di level Rp 15.438 per dolar AS.

"Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa menuju Rp 16.500, bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun," kata dia.

"Ini akan membuat semakin sulitnya Danantara untuk mendapatkan pendanaan dan kepercayaan dari investor asing di masa yang akan datang," tambahnya.

Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi.

“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutupnya.

Selanjutnya: Lahan Dipangkas 30.896 Hektare, Berau Coal Diberi Perpanjangan Izin Usaha Hingga 2035

Menarik Dibaca: Yakult Indonesia Persada Edukasi Program Makan Bergizi Shokuiku

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×