/2026/04/01/374034934.jpg "Ini Daftar Kebijakan Penghematan Pemerintah, Diklaim Bisa Hemat Rp 204,4 Triliun")
Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menggenjot efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melalui serangkaian kebijakan terintegrasi yang diperkirakan mampu menghemat hingga Rp 204,4 triliun.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global sekaligus memastikan belanja negara lebih produktif dan tepat sasaran.
Sumber penghematan terbesar berasal dari refocusing dan prioritasisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Refocusing Anggaran
Pemerintah mengalihkan anggaran dari pos yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, hingga kegiatan seremonial, ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: Resmi! Ini 8 Kebijakan Penghematan yang Dirilis Pemerintah di Tengah Gejolak Global
“Potensi refocusing anggaran K/L berada di kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemarin.
Dana tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung program strategis, termasuk pembangunan dan rehabilitasi pascabencana.
Optimalisasi Program MBG
Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menyesuaikan pola pelaksanaan program dengan fokus pada penyediaan makanan segar selama lima hari dalam sepekan, dengan pengecualian untuk wilayah tertentu seperti daerah 3T dan kawasan dengan tingkat stunting tinggi.
Dari penyesuaian ini, pemerintah memperkirakan penghematan mencapai Rp 20 triliun.
"Program ini tetap prioritas, tetapi pelaksanaannya dioptimalkan," kata Airlangga.
WFH ASN
Di sektor energi, pemerintah menekan beban subsidi melalui kombinasi kebijakan. Penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat menjadi salah satu langkah utama.
Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi mobilitas harian dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sehingga menghemat anggaran kompensasi BBM hingga Rp 6,2 triliun.
Secara lebih luas, pengeluaran BBM masyarakat juga berpotensi turun hingga Rp 59 triliun.
Baca Juga: Purbaya Pastikan Ketahanan Fiskal,Estimasi Potensi Penghematan APBN Tembus Rp 204,4 T
Pembatasan Penggunaan Kendaraan Dinas
Kebijakan WFH ini diperkuat dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%, serta dorongan penggunaan transportasi publik.
Namun, pemerintah tetap mengecualikan sektor layanan publik dan sektor strategis agar operasional tetap berjalan normal.
Implementasi Program B50
Penghematan energi juga diperoleh dari implementasi program biodiesel B50 yang ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan 2026.
Program ini diperkirakan mampu menekan konsumsi BBM fosil secara signifikan dan menghasilkan penghematan subsidi hingga Rp 48 triliun dalam waktu enam bulan.
"Akan ada penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel sekitar Rp 48 triliun," jelas Airlangga.
Baca Juga: Penghematan Energi, Ekonom Soroti Efektivitas WFH dan Urgensi Implementasi B50
Secara keseluruhan, kombinasi refocusing anggaran, efisiensi program sosial, serta penghematan subsidi energi menjadi penopang utama penguatan fiskal tahun ini.
Pemerintah memastikan langkah-langkah tersebut tetap menjaga stabilitas APBN, bahkan dalam skenario tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit anggaran tetap terkendali. "Defisit tidak akan tidak terkendali dan anggaran tetap berkesinambungan," ujarnya.
Dengan berbagai kebijakan efisiensi tersebut, pemerintah optimistis ruang fiskal tetap terjaga sekaligus memberi fleksibilitas untuk merespons gejolak ekonomi global tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
