Reporter: Siti Masitoh | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi tahun ini dinilai akan menghadapi banyak kerikil untuk bisa tumbuh, setidaknya ke level 5,2% seperti yang ditargetkan pemerintah dalam asumsi APBN 2025.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 yang melambat menjadi 5,03%, mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter tahun 2024 masih belum efektif.
Rizal membeberkan, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi akan menghadapi banyak permasalahan seperti efisiensi anggaran, belanja pemerintah yang masih tertahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum berjalan optimal.
Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran: Kerja Sama Internasional dan MBG Jadi Perbincangan Warganet
“Dalam situasi seperti ini, seharusnya pemerintah memiliki strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, bukan hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Tetapi mengakselerasi ekspor,” tutur Rizal kepada Kontan, Rabu (5/3).
Menurut Rizal memang pertumbuhan konsumsi dan investasi swasta akan signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. akan tetapi, Rizal menyebut, tanpa adanya intervensi fiskal yang lebih proaktif, produktif dan proper, maka risiko momentum pertumbuhan tahun ini akan lebih berat.
Rizal menambahkan, sebaiknya pemerintah fokus mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi pada tahun ini. Sederhananya, dengan tidak menghambat realisasi belanja pemerintah yang menyumbang cukup besar ke pertumbuhan ekonomi. Pada 2024, belanja pemerintah tumbuh 6,61%, meski hanya menyumbang 7,73% ke pertumbuhan ekonomi.
“Seharusnya, belanja negara dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk merangsang sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian,” ungkapnya.
Sehingga, lanjutnya, apabila belanja tetap tertahan dan dilakukan efisiensi tidak prioritas dan strategis, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin bergantung pada daya beli masyarakat, yang rentan terhadap tekanan inflasi dan ketidakpastian global yang masih akan dirasakan.
Sejalan dengan itu, Rizal juga menyoroti terkait Selain itu, tantangan perekonomian global seperti perlambatan permintaan dunia dan hambatan perdagangan tahun ini, bisa menjadi risiko yang perlu diantisipasi.
Melihat situasi tersebut, pemerintah disarankan untuk memastikan bahwa ekspor tidak hanya bergantung pada komoditas mentah, tetapi juga didorong melalui hilirisasi industri yang memberikan nilai tambah yang lebih besar.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5%, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Menurut Rizal tanpa strategi industrialisasi yang jelas, pertumbuhan ekspor hanya jangka pendek, dan bisa menjadi volatil dan tidak berkelanjutan.
Dengan demikian, kata Rizal, harapan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong utama ekonomi tahun ini perlu dpertimbangkan. Apabila pemerintah tidak segera mempercepat belanja dan memberikan kepastian regulasi bagi investor, termasuk revisi UU BUMN, aturan teknis program MBG, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa berada di bawah ekspektasi.
“Bahkan berisiko melambat lebih jauh dari target APBN 2025 sebesar 5,2%, yakni kisaran 5%. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus lebih adaptif, produktif, dan responsif dalam menghadapi dinamika domestik maupun global,” tandansya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran bernilai total Rp 306,70 triliun, yang terdiri dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dan transfer ke daerah (TKD).
Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk alokasi tambahan MBG Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun, mendorong swasembada pangan dan program prioritas lainnya dalam AstaCita.
Baca Juga: Indef: Indikasi Deflasi Januari 2025 Mencerminkan Lemahnya Daya Beli
Selanjutnya: Elnusa (ELSA) Incar Pertumbuhan Laba 15%, Simak Strategi & Rekomendasi Sahamnya
Menarik Dibaca: Cara Pengajuan KUR BRI 2025 dan Syarat Memperolehnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
