Efisiensi Anggaran Dinilai Jadi Salah Satu Pemicu Turunnya Pemudik Lebaran 2025

Senin, 14 April 2025 / 15:37 WIB

ILUSTRASI. Pemudik bermotor melintas saat arus balik H+7 Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 H, di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). Pemudik bermotor melintas saat arus balik H+7 Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 H, di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun akademisi menunjukkan bahwa jumlah pemudik lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang.

Jumlah tersebut sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Jumlah pemudik ini tercatat menyusut 24% dibandingkan tahun 2024yang mencapai 193,6 juta pemudik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat jumlah pemudik lebaran 2025 turun.

Pertama, adanya efisiensi anggaran pemerintah yang menyebabkan kontraksi ekonomi. Menurutnya, efisiensi anggaran tersebut turut berdampak pada konsumsi rumah tangga.

Kedua, meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat banyak masyarakat mereka akan berpikir ulang untuk mudik.

"Ini juga tercermin dari penukaran uang, berkurangnya cukup signifikan, jadi kalau di 2024 itu sekitar Rp 197 triliun, tahun 2025 ini hanya sekitar Rp 180 triliun,” ungkapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (14/4).

Ketiga, daya beli yang melemah membuat masyarakat lebih mengencangkan ikat pinggang untuk melakukan penyimpanan uang di beberapa bulan ke depan.

“Kalau toh mereka mendapat THR atau uang dari PHK itu juga akan digunakan untuk hidup setelah lebaran,” terangnya.

Dengan demikian, Esther menuturkan bahwa perlu adanya beberapa kebijakan untuk mensiasati fenomena penurunan jumlah pemudik di lebaran 2025.

Pertama, diperlukan stimulus fiskal karena ekonomi masyarakat yang tertekan. “Bagaimana mendorong ekonomi sektor riil terutama mereka-mereka yang terkena PHK untuk bisa berwirausaha, menjadi entrepreneur,” tuturnya.

Kedua, perlu membuka lapangan kerja yang bersifat padat karya untuk meminimalisir efisiensi anggaran pemerintah. Menurutnya, jika investasi asing maupun dalam negeri nantinya masuk maka yang diperlukan adalah mendorong sektor padat karya.

“Ini dampak yang perlu diantisipasi, maka sebaiknya nanti kalau ada investasi please prefer ke letter intensive,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News