Dua Dirjen Kemenkeu Dicopot di Tengah Tekanan APBN, Sinyal Koreksi Arah Fiskal?

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencopot dua pejabat kunci di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, di tengah tekanan yang meningkat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pergantian mendadak pada dua posisi strategis ini memicu sorotan karena terjadi saat kondisi fiskal dinilai sedang tidak longgar.

Pencopotan yang efektif berlaku sejak 21 April 2026 itu dinilai bukan sekadar rotasi biasa. Dua direktorat jenderal tersebut berperan langsung dalam perencanaan hingga eksekusi kebijakan fiskal, sehingga perubahan di level ini kerap dibaca sebagai sinyal adanya persoalan atau penyesuaian arah kebijakan.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai langkah tersebut sebagai peringatan keras terhadap kondisi fiskal pemerintah. "Ini alarm bahwa ada risiko besar di pengelolaan anggaran," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (23/4/2026).

Ia menduga arus kas negara tengah tertekan, antara lain akibat besarnya alokasi belanja seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah kewajiban belanja rutin dan pembayaran bunga utang.

Bhima juga menyoroti sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disebut tinggal sekitar Rp 120 triliun, sementara potensi lonjakan belanja subsidi energi bisa melampaui Rp 100 triliun.

Kondisi ini dinilai mempersempit ruang fiskal dan berisiko menekan kepercayaan investor, apalagi jika diiringi ketidakpastian di internal Kemenkeu. "Kepercayaan investor bisa menurun karena internal Kemenkeu kurang solid," katanya.

Pandangan berbeda datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menilai secara operasional, pergantian ini tidak langsung mengganggu jalannya APBN. Fungsi anggaran dan pembiayaan tetap berjalan melalui sistem yang ada dan dukungan pelaksana harian.

"Dalam jangka sangat pendek, APBN tidak serta-merta terganggu, tetapi dampaknya lebih ke koordinasi dan konsistensi kebijakan," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan momentum pergantian ini tetap perlu diwaspadai karena terjadi saat tekanan fiskal meningkat.

Hingga kuartal I 2026, pendapatan negara tercatat Rp 574,9 triliun, sementara belanja mencapai Rp 815 triliun, sehingga defisit melebar menjadi Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi pembiayaan, pemerintah masih memiliki bantalan melalui penerbitan utang dan penggunaan SAL. Target pembiayaan dalam APBN 2026 mencapai Rp 689,1 triliun, dengan realisasi penerbitan surat utang yang sudah menembus lebih dari Rp 500 triliun hingga pertengahan April.

Meski begitu, stabilitas ini dinilai rentan jika tekanan eksternal berlanjut, seperti pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, dan menurunnya kepercayaan pasar.

Dari perspektif pasar, pergantian mendadak pejabat fiskal kunci berpotensi memicu persepsi ketidakpastian, terutama jika tidak diikuti komunikasi yang jelas.

Apalagi sebelumnya kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara sempat menurun dan mendorong kenaikan imbal hasil, meski belakangan mulai membaik.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat pencopotan ini sebagai bagian dari dinamika kebijakan yang lebih dalam.

Ia menilai keputusan tersebut bisa mencerminkan ketegangan dalam implementasi kebijakan, ketidaktercapaian target, atau upaya kalibrasi ulang strategi fiskal.

"Ini bukan sekadar langkah administratif, tapi bisa jadi sinyal penyesuaian kebijakan di tengah tekanan ekonomi," katanya.

Menurut Ronny, ada tiga kemungkinan latar belakang kebijakan ini, yakni evaluasi kinerja, konsolidasi arah kebijakan, dan manajemen risiko di tengah volatilitas global.

Dampaknya pun bergantung pada langkah lanjutan pemerintah, terutama dalam menentukan pengganti dan menjaga arah kebijakan tetap kredibel.

Dalam jangka pendek, pasar cenderung bersikap hati-hati. Namun dalam jangka menengah, keputusan ini bisa dinilai positif jika menghasilkan penguatan tata kelola fiskal.

Sebaliknya, jika memicu politisasi kebijakan, risikonya dapat menjalar ke meningkatnya biaya utang dan terganggunya stabilitas makroekonomi.

Dengan tekanan fiskal yang masih tinggi dan ruang anggaran yang makin terbatas, tantangan pemerintah kini bukan hanya menjaga keberlanjutan APBN, tetapi juga memastikan transisi kepemimpinan di level strategis berlangsung cepat, solid, dan mampu mengembalikan kepercayaan pasar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News