Reporter: Hervin Jumar | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Salah satu opsi yang dibahas adalah menghentikan pemberian MBG bagi sebagian siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya dari keluarga yang dinilai mampu.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya refocusing program agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Lirik Data Desil BPS untuk Tambah Wajib Pajak
"Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator, tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh gampang, SMA, tidak perlu diberikan lagi MBG apalagi SMA-SMA yang mungkin uang saku anaknya sudah Rp 100 ribu-Rp 200 ribu. Mungkin sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, pengurangan penerima dari kelompok siswa SMA berpotensi memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat. Namun, BGN menegaskan langkah tersebut tidak akan mengurangi substansi program intervensi gizi yang dijalankan pemerintah.
"Refocusing ini diperlukan supaya pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," katanya.
Langkah penajaman sasaran itu dilakukan di tengah perubahan arah kebijakan BGN. Di bawah kepemimpinan baru, lembaga tersebut tidak lagi berfokus mengejar target 82 juta penerima manfaat pada 2026, melainkan mengutamakan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga 10 Juni 2026 menunjukkan sebanyak 43 juta murid telah menerima manfaat MBG. Jumlah tersebut setara sekitar 80,7% dari total peserta didik di Indonesia.
Selain mengevaluasi sasaran penerima manfaat, BGN juga memutuskan menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah.
Baca Juga: DJP Susun Strategi Baru Tingkatkan Tax Ratio pada 2027
Penghentian itu akan dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur penyedia makanan dan membenahi pelaksanaan program secara menyeluruh.
"Kami memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua (penyaluran MBG), kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah kondisi lapangan sudah lebih rapi," ujar Agustina.
Ia menambahkan, pembenahan juga mencakup tata kelola internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga penyempurnaan sistem pendataan penerima manfaat.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting agar kebijakan yang diambil benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
BGN saat ini juga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki basis data penerima bantuan sosial untuk memperkuat validitas data penerima MBG.
Hasil pembenahan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai setelah masa libur sekolah berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













