Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Dari perspektif pasar, pergantian mendadak pejabat fiskal kunci berpotensi memicu persepsi ketidakpastian, terutama jika tidak diikuti komunikasi yang jelas.
Apalagi sebelumnya kepemilikan investor asing di Surat Berharga Negara sempat menurun dan mendorong kenaikan imbal hasil, meski belakangan mulai membaik.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat pencopotan ini sebagai bagian dari dinamika kebijakan yang lebih dalam.
Baca Juga: Geopolitik Tekan APBN, Pangkas Anggaran MBG Realistis Ketimbang Naikkan BBM Subsidi
Ia menilai keputusan tersebut bisa mencerminkan ketegangan dalam implementasi kebijakan, ketidaktercapaian target, atau upaya kalibrasi ulang strategi fiskal.
"Ini bukan sekadar langkah administratif, tapi bisa jadi sinyal penyesuaian kebijakan di tengah tekanan ekonomi," katanya.
Menurut Ronny, ada tiga kemungkinan latar belakang kebijakan ini, yakni evaluasi kinerja, konsolidasi arah kebijakan, dan manajemen risiko di tengah volatilitas global.
Dampaknya pun bergantung pada langkah lanjutan pemerintah, terutama dalam menentukan pengganti dan menjaga arah kebijakan tetap kredibel.
Dalam jangka pendek, pasar cenderung bersikap hati-hati. Namun dalam jangka menengah, keputusan ini bisa dinilai positif jika menghasilkan penguatan tata kelola fiskal.
Baca Juga: Geopolitik Timur Tengah Tekan IHSG, Simak Proyeksi BRI Danareksa Sekuritas (3/3)
Sebaliknya, jika memicu politisasi kebijakan, risikonya dapat menjalar ke meningkatnya biaya utang dan terganggunya stabilitas makroekonomi.
Dengan tekanan fiskal yang masih tinggi dan ruang anggaran yang makin terbatas, tantangan pemerintah kini bukan hanya menjaga keberlanjutan APBN, tetapi juga memastikan transisi kepemimpinan di level strategis berlangsung cepat, solid, dan mampu mengembalikan kepercayaan pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













