/2010/10/14/1731830850.jpg "DPR tolak tambah anggaran BSN")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi VI DPR menolak penambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) senilai Rp 39,4 miliar. DPR menilai permintaan BSN itu tidak terlalu penting. Selain itu, negara memiliki keterbatasan anggaran.
Penolakan tersebut diberikan setelah Komisi VI DPR menggelar rapat tertutup dengan BSN, Rabu (13/10) malam. Dengan penolakan ini, anggaran BSN tahun depan hanya sebesar Rp 82,62 miliar saja.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Agus Hermanto menjelaskan, semua kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran sehingga tidak semua bisa disetujui. "Hanya anggaran prioritas dan mendesak saja yang bisa disetujui," kata Agus, usai memimpin rapat.
Sebelumnya, Kepala BSN Bambang Setiadi menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk mendanai program sinkronisasi 200 produk Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dengan standar internasional. Selain itu, BSN juga harus menyusun delapan pedoman SNI baru dan mensosialisasikan ke publik. "Meski anggaran ditolak, kami berharap, program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran yang lama," terang Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
