DPR Telah Sahkan 21 RUU yang Ada di Prolegnas Prioritas 2025

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR telah mengesahkan sebanyak 21 dari 52 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Capaian tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 bersama Menteri Hukum.

"RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang terdapat 21 RUU, yang terdiri dari tujuh RUU dan 14 RUU kumulatif terbuka," ujar Bob dalam rapat, Kamis (27/11/2025).

Adapun yang telah selesai pada pengambilan keputusan tingkat I sebanyak sebanyak sembilan RUU.

Lalu, terdapat empat RUU yang akan memasuki pembicaraan tingkat I, empat RUU dalam proses harmonisasi, dan 35 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan pemerintah.

"Sehingga Total dalam proses legislasi pada Prolegnas Prioritas tahun 2025 adalah sebanyak 73 RUU," ujar Bob.

Berdasarkan kinerja legislasi DPR tersebut, Baleg melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2026.

"Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan fokus kerja legislasi agar lebih realistis dan dapat tercapai secara maksimal," ujar Bob.

Dalam rapat tersebut, Baleg mencabut empat RUU yang sebelumnya ada di Prolegnas Prioritas 2026.

Keempat RUU tersebut adalah:

RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Patriot Bond atau Surat Berharga, RUU Perindustrian, RUU tentang Kejaksaan.

"Tapi kemudian bila mana ada hal-hal di dalam pertengahan masa evaluasi kita, jam-jam evaluasi kita ada evaluasi lagi kemungkinan akan kita ubah kembali," ujar Bob.

Daftar Prolegnas Prioritas 2026

Diketahui, Baleg bersama pemerintah telah menetapkan 67 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2026 pada Kamis (18/9/2025).

Berikut daftar 67 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2026 yang diketok pada Kamis (18/9/2025):

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum R
UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
RUU tentang Jabatan Hakim
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
RUU tentang Kawasan Industri
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
RUU tentang Keuangan Negara
RUU tentang Energi Baru Terbarukan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
RUU tentang Komoditas Strategis
RUU tentang Pertekstilan
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
RUU tentang Satu Data Indonesia
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
RUU tentang Transportasi Online
RUU tentang Pekerja Lepas atau Pekerja Platform Indonesia atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG
RUU tentang Pelelangan Aset RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan
RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
RUU tentang Komoditas Khas
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
RUU tentang Bank Makanan
RUU tentang Hukum Acara Perdata
RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
RUU tentang Hukum Perdata Internasional
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati
RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah
RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak
RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
RUU tentang Badan Usaha
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
RUU tentang Bahasa Daerah.