CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.322.000   -29.000   -1,23%
  • USD/IDR 16.765   18,00   0,11%
  • IDX 8.362   -54,96   -0,65%
  • KOMPAS100 1.159   -6,94   -0,60%
  • LQ45 844   -6,42   -0,76%
  • ISSI 292   -2,09   -0,71%
  • IDX30 440   -4,44   -1,00%
  • IDXHIDIV20 511   -3,54   -0,69%
  • IDX80 130   -1,04   -0,79%
  • IDXV30 135   -1,25   -0,92%
  • IDXQ30 141   -0,73   -0,52%

DPR Sahkan RUU KUHAP, Apindo: Kepastian Hukum Buat Dunia Usaha


Selasa, 18 November 2025 / 14:48 WIB
DPR Sahkan RUU KUHAP, Apindo: Kepastian Hukum Buat Dunia Usaha
ILUSTRASI. Suasana Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik pengesahan ?RUU KUHAP yang diharapkan membawa dampak positif.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna hari ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik pengesahan ini sebagai momentum pembaharuan hukum yang diharapkan membawa dampak positif, terutama bagi kepastian hukum di dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi menilai KUHAP baru ini adalah penyesuaian yang diperlukan seiring perkembangan hukum saat ini. Ia optimistis bahwa UU ini akan memberikan perlindungan hak dan menjamin kepastian berusaha.

Baca Juga: DPR Ketok Palu KUHAP Baru, Ini 14 Poin Substansinya

“Pengesahan KUHAP baru ini adalah momentum pembaharuan hukum untuk menyesuaikan perkembangan hukum yang berlaku saat ini. Dampak positifnya bisa terasa pada dunia usaha, terutama terkait kepastian hukum, perlindungan hak, dan beberapa hal lainnya,” ujar Chandra kepada Kontan.co.id, Selasa (18/11/2025).

Chandra menekankan, jika implementasi KUHAP baru dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh aparat penegak hukum, hal ini otomatis akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor. Menurutnya, kejelasan aturan main dalam proses hukum pidana dianggap vital bagi iklim investasi yang sehat.

Kendati demikian, Chandra mewanti-wanti adanya potensi risiko dari pasal-pasal tertentu yang bisa disalahgunakan.

“Sebaliknya, pada pasal-pasal tertentu jika aparat menggunakan kewenangan secara berlebihan, bisa menimbulkan kekhawatiran,” tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Kirim 500 Pekerja ke Luar Negeri pada Desember 2025

Selanjutnya: Dynamite Kiss: Sinopsis, Pemeran, dan Link Nonton Sub Indo

Menarik Dibaca: Promo Indomaret Ice Cream Fair November 2025, Aice Histeria Beli 2 Gratis 1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×