Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan, pagu awal Kementerian PPN/Bappenas pada 2025 adalah sebesar Rp 1,97 triliun.
Kemudian setelah ada Instruksi Presiden RI Nomor 1.2025 tentang Efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 serta SE Menkeu S-37-MK.02/2025 anggaran diefisiensi sebesar Rp 1,077 triliun.
Akan tetapi, setelah ada rapat bersama dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, penyesuaian rekonstruksi anggaran berubah menjadi Rp 1,002 triliun, atau atau 50,8% dari pagu, menjadi sebesar Rp 968,05 miliar.
Baca Juga: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang Besar, Jadi Menjadi Stabilitas Keuangan
Dalam rapat kerja, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit bertanya kepada Menteri PPN Rachmat Pambudy, apakah anggaran yang diefisiensikan tersebut merupakan anggaran yang dihitung oleh Kementerian PPN/Bappenas atau arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Diberikan (anggaran efisiensi Rp 1 triliun) dari Kemenkeu,” kata Rachmat saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/2).
Menanggapi pernyataan tersebut, Dolfie menyayangkan proses keputusan efisiensi kepada K/L yang terjadi, utamanya kepada Kementerian PPN/Bappenas.
“Ini yang sungguh luar biasa, Kementerian PPN tugasnya menjabarkan visi misi program presiden, kalau bapak sebagai orkestrator diberikan, bagaimana K/L lain. Bapak diberi fungsi pengendalian tapi bapak gak bisa kendalikan terus gimana?,” kata Dolfie.
Baca Juga: RRI Pastikan Tak Ada PHK Pegawai Honorer, Blokir Anggaran Dikurangi
Menanggapi pernyataan Dolfie, Rachmat menjawab, bahwa efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah keharusan, dan merupakan strategi untuk mencapai tujuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Menteri PPN/Kepala Bappenas Teni Widuriyanti mengungkapkan, pada 11 Februari 2025 terdapat pertemuan antara seluruh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama 3 Wakil Menteri Keuangan yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu
Dari pertemuan tersebut, Ia mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pemotongan anggaran sekitar Rp 1 triliun tanpa adanya diskusi. “Jadi potongan efisiensi Rp 1 triliun itu diberikan langsung tanpa diskusi,” kata Teni.
Baca Juga: Beda Aturan Soal Stafsus, Kepala Daerah Tak Boleh Angkat Stafus karena Efisiensi
Ia menjelaskan anggaran yang diefisiensikan adalah pada pos belanja barang dan belanja modal, sehingga menghasilkan angka Rp 1 triliun.
Selanjutnya: 30 Twibbon Perayaan Hari Valentine 2025 yang Cantik Dipajang di Sosmed
Menarik Dibaca: Tingkatkan Kesadaran Data Pribadi, BCA Digital Luncurkan Konten #JagaDataJagaHarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
