Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
“Adapun catatan yang memang kami lampirkan PMN 2022 akan disuntik ke BUMN pada 2022. Untuk itu penyelesaian PP berbagai holding BUMN akan diselesaikan Agustus 2021,” kata Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/7).
Tak hanya PMN berupa tunai, Erick juga mengajukan PMN non-tunai untuk konversi rekening dana investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA) dalam bentuk equity sebesar Rp 2,61 triliun untuk kluster pangan dan Rp 809 miliar untuk klaster industri pertahanan.
“Komisi VI DPR RI menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp 72,449 triliun serta konvensi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp 3,4 triliun untuk menjadi PMN non tunai tahun anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN tahun anggaran 2022, setuju? sah,” sambung Aria sambil mengetok palu sebagai tanda pengesahan usulan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/7).
Baca Juga: Suntik Rp 7,9 Triliun untuk Waskita Karya
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengatakan dana PMN tersebut musti segera dicairkan di tahun depan. Selain itu, Kementerian BUMN harus memonitor penggunaan suntikan dana tersebut agar efektif.
Terutama pemberian PMN kepada BUMN Karya agar juga menyegerakan utang-utang kepada vendor yang mayoritas merupakan pengusaha di daerah. “Bagaimana benar-benar PMN membawa manfaat untuk rakyat dengan penyelesaian utang itu juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” kata anggota Frkasi PDIP tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi VI Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, dirinya mendukung adanya PMN untuk pengembangan bisnis BBNI dan BBTN. Karena menurutnya model pembiayaan PMN yang paling tepat dibandingkan cara lain.
Nusron bilang kedua anggota Himbara tersebut toh tidak digunakan untuk belanja, tapi guna penguatan struktur modal dalam hanka mempertahankan kepemilikan saham pemerintah di level 60%, serta, peningkatan CAR. Sehingga fungsi intermediasi bank tetap meningkat dan meluas.
Kendati begitu, Nusron mengkritis untuk PMN kepada PT Damri harus didisain ulang. Sebab, dari proporsal PMN PT Damri, suntikan modal digunakan untuk pengadaan dan peremajaan angkutan di kota-kota besar.
“Di kota-kota besar justru rawan konflik organda. Maka penugansanya lebih baik dialihkan ke di daerah perbatasan yang transportasinya belum masif, dan belum kuat swastanya,” kata Nusron.
Selanjutnya: Sri Mulyani akan kucurkan Rp 32,9 triliun PMN baru untuk 4 BUMN ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
